Breaking News:

Wagub: KUA-PPAS 2018 sedang Diperbarui

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, memastikan bahwa pembahasan dokumen Kebijakan Umum

Editor: bakri
Wagub: KUA-PPAS 2018 sedang Diperbarui
Serambinews.com
Ir Nova Iriansyah, MT, Wakil Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, memastikan bahwa pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 belum berhenti.

Pembahasan hanya tertunda sementara menunggu pembaruan atau update usulan program oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sesuai hasil pembahasan komisi-komisi di DPRA dengan Kepala SKPA.

“Dokumen itu sekarang ini sedang di-update oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh,” kata Nova Iriansyah, kepada Serambi, Minggu (18/12), ketika dimintai penjelasannya terkait kelanjutan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018.

Usulan program terbaru yang akan dimasukkan ke dalam KUA-PPAS dikatakannya, bisa berasal dari pihak eksekutif maupun legislatif. Misalnya seperti bencana banjir, gangguan gajah, dan lain-lain.

Sementara itu, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, yang dimintai tanggapannya mengungkapkan, pada Jumat (15/12) malam telah berlangsung pertemuan antara Pimpinan DPRA dan Ketua Fraksi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Hasilnya, disepakati bahwa pembahasan akan dilanjutkan setelah dokumen KUA-PPAS 2018 selesai di-update.

“Kita lihat saja, apakah sesuai dengan saran dan usul anggota DPRA? Infonya akan diserahkan pada hari Senin atau Rabu. Kalau besok atau lusa belum diserahkan, kita akan tanyakan kembali dan panggil TAPA,” pungkas Muharuddin.

Sumber-sumber Serambi di eksekutif mengatakan, terhentinya pembahasan dokumen KUA-PPAS 2018 disebabkan anggota DPRA tidak disiplin dalam memasukkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang telah dibicarakan dengan Gubernur.

Menurut sumber itu, Gubernur memberikan kuota usulan aspirasi kepada anggota DPRA senilai Rp 20 miliar per anggota. Sebesar Rp 15 miliar usulan programnya diambil dari usulan program reguler SKPA dengan nilai tiap paket Rp 5 miliar. Sedangkan Rp 5 miliar lagi, dipersilakan diusul untuk program dan kegiatan dari daerah pemilihan dengan nilai usulan minimal Rp 500 juta per paket proyek.

Sebagian Anggota DPRA ada yang menyetujui dan sebagian lagi tidak menyetujui, sehingga membuat pembahasan dokumen KUA-PPAS 2018 menjadi terhenti sementara.(her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved