KEK Arun Lhokseumawe, Karpet Merah untuk Investor

ERA gas bisa saja berakhir di Zona Industri Lhokseumawe (ZIL), tapi peluang kawasan ini untuk meraih kesejahteraan

KEK Arun Lhokseumawe, Karpet Merah untuk Investor
IRWANDI YUSUF, Gubernur Aceh

ERA gas bisa saja berakhir di Zona Industri Lhokseumawe (ZIL), tapi peluang kawasan ini untuk meraih kesejahteraan dengan kondisi yang lebih baik, tetap terbuka lebar. Peluang itu terhampar bak ‘karpet merah’ setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Arun Lhokseumawe pada 17 Februari 2017.

Keberadaan PP tersebut merupakan anugerah bagi rakyat Aceh untuk menghidupkan kembali nadi perekonomian di kawasan eks PT Arun yang sempat jaya pada medio ‘70- an hingga 2013 sebagai salahsatu perusahaan penyumbang devisa terbesar bagi kota Lhokseumawe dan Indonesia. KEK Arun Lhoksemawe merupakan sebuah kawasan dengan luas 2.622,48 hektare (ha) yang terdiri atas kawasan eks kilang Arun Lhokseumawe seluas 1.840,8 ha, Kawasan Dewantara, seluas 582,08 ha, dan kawasan Jamuan, Aceh Utara, seluas 199,6 ha.

Berbagai kemudahan diberikan kepada badan usaha dan investor untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Di antaranya, kepada pelaku usaha yang telah mengantongi izin prinsip (IP) penanaman modal dari administrator KEK, diberikan kemudahan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau kepabeanan dan/atau cukai.

Selain fasilitas perpajakan, para pengusaha dimanjakan dengan sederet fasilitas dan kemudahan lainnya, seperti kemudahan lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta perizinan, dan nonperizinan. Pemberian kemudahan dan fasilitas khusus kepada investor di dalam KEK merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam menarik penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri serta meningkatkan daya saing negara dalam bidang perdagangan internasional. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Kamis(14/12) di Banda Aceh, menyampaikan apreasiasinya kepada kementerian terkait, Bupati Aceh Utara, dan Wali Kota Lhokseumawe yang sudah mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada administrator KEK Arun, sehingga proses pengajuan izin dapat berjalan lebih mudah dan cepat karena cukup dilakukan di PTSP Administrator. Gubernur mengatakan, untuk urusan bidang perizinan dan fasilitas, KEK Arun Lhokseumawe menawarkan perizinan cepat dan terpadu, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara lain di sekitarnya.

“Bayangkan, investor yang akan berinvestasi di KEK hanya perlu melengkapi delapan perizinan yang tersedia di Kantor Administrator KEK, danjika semua persyaratannya lengkap, dalam waktu tiga jam dapat langsung membangun dan menjalankan usahanya di kawasan KEK,” jelas Gubernur Irwandi.

Gubernur berharap semua kalangan dapat mendukung program pembangunan KEK sehingga taraf perekonomian rakyat Aceh dapat meningkat melalui jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan serta multiplier effect lainnya. “Sejauh ini rencana investasi untuk berbagai proyek di KEK Arun Lhokseumawe untuk 10 tahun ke depan mencapai USD3,8 milyar atau setara dengan 51 triliun rupiah, dengan jumlah lapangan pekerjaan sekitar 40 ribu orang. Ini merupakan harapan baru untuk kebangkitan perekonomian Aceh,” ujar Irwandi.

Dalam menghadapi kehadiran KEK, Gubernur Irwandi menegaskan perlunya masyarakat Aceh untuk mempersiapkan diri baik melalui pelatihan-pelatihan terampil, khususnya kepada pemudapemudi agar mampu bersaing dengan pihak dari daerah lain dan luar negeri. Gubernur Aceh turut memberikan penghargaan kepada Pemkab Aceh Utara yang sudah terlebih dahulu menyiapkan balai latihan kerja yang kita harapakan mampu melatih para pemuda-pemudi Aceh sesuai dengan keperluan industri yang akan dibangun nantinya.

Gubernur Irwandi yakin, dengan fasilitas yang ditawarkan ini serta dukungan penuh dari semua pihak, Aceh akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi investor dari dalam dan luar negeri dan mewujudkan Aceh sebagai tujuan investasi utama di Indonesia.

Dilimpahkan
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP) Aceh, Ir Iskandar MSc selaku Sekretaris Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh dan Kepala Administrator KEK Arun Lhokseumawe memastikan semua jenis perizinan dan nonperzinan dari Pemerintah Aceh, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe sudah dilimpahkan ke administrator.

“Sejauh ini proses perizinan dari provinsi, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe sudah dilimpahkan kewenangannya kepada administrator, sehingga semua layanan dalam kawasan KEK dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Administrator,” sebut Iskandar.

Ia jelaskan, PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai engan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dalam waktu dekat, jelas Iskandar, tim administrator juga akan memperoleh pelimpahan perizinan dari pemerintah, yaitu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Kementerian Perdagangan RI, yang saat ini masih dalam proses pengurusan. Untuk memastikan tenaga administrator yang profesional, Iskandar mengaku telah mengirimkan beberapa staf calon petugas administrator untuk mengikuti pelatihan, baik yang diadakan oleh BKPM maupun kementerian/lembaga terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Iskandar menjelaskan dirinya senantiasa berkoordinasi dengan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan dan pihak-pihak terkait lainnya agar percepatan KEK Arun Lhokseumawe segera beroperasi. “Alhamdulillah, sekarang semua prosesnya sudah hampir rampung dan siap untuk dilaunching pada Januari 2018 mendatang, insyaallah,” ujarnya.

“Pelayanan yang profesional mutlak diperlukan untuk meyakinkan para investor terhadap iklim investasi Aceh yang kini semakin membaik sebagai destinasi investasi utama di sektor industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri, dan lainlain,” jelas Iskandar.

Keunggulan geostrategi lainnya, menurut Iskandar, adalah wilayah Aceh yang merupakan bagian dari kerja sama regional Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMTGT), ASEAN, dan Indian Ocean Rim Association (IORA) serta laluan revitalisasi ekonomi laut jalur sutra Tiongkok (maritime silk road). (*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved