Dalam Dialog Kepemudaan, Ketua Fraksi PA: Banyak Pejabat di Pusat tak Baca UUPA 

Banyak dari mereka yang terperangah saat pihaknya menyampaikan bahwa di Aceh ada undang- undang yang bersifat khusus, yakni UUPA

Dalam Dialog Kepemudaan, Ketua Fraksi PA: Banyak Pejabat di Pusat tak Baca UUPA 
IST
Ketua Fraksi PA di DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan materi pada dialog kepemudaan bertajuk "Mengawal Implementasi UUPA" di Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (23/12/2017). 

SERAMBINEWS.COM, PEUREULAK - Ketua Fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, banyak pejabat di jajaran kementerian, DPR, dan lembaga lain di pusat (Jakarta) yang tidak membaca UU N0 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sehingga cenderung kebijakan regulasi yang diambil oleh kementerian mengerus pasal- pasal dalam UUPA

Hal itu disampaikan Iskandar Usman Al-Farlaky, saat menjadi pembicara utama dalam diskusi kepemudaan bertajuk “Mengawal Implementasi UUPA” di Wali Kupi Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (23/12/2017) siang. 

Dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, dialog tersebut dihadiri oleh puluhan pemuda dari perwakilan desa dan komunitas sosial yang ada di kawasan Peureulak.

Baca: Tahun Depan, Blok Migas di Aceh Timur Mulai Hasilkan Gas

“Ini adalah bahaya laten, bila terus menerus terjadi bagaiaman sebagai pengambil kebijakan di pusat tidak paham UU yang mereka buat sendiri,” katanya di hadapan para pemuda.

Iskandar menceritakan, dalam setiap pertemuan yang dilakukan pihaknya di Jakarta dengan para pejabat di kabinet pemerintah Jokowi.

Banyak dari mereka yang terperangah saat pihaknya menyampaikan bahwa di Aceh ada undang- undang yang bersifat khusus, yakni UUPA yang dilahirkan oleh Presiden dan DPR RI.

“Kita juga harus menjelaskan ke mereka, jika UU ini bukan dibuat oleh DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, tapi UU yang digodok oleh pusat untuk mengatur pemerintahan di Aceh,” kata mantan aktivis ini.

Baca: Lagi, Seekor Gajah Betina Ditemukan Mati Membusuk di Kawasan Perkebunan Sawit di Aceh Timur

Maka, kata dia, saat pertemuan pihaknya juga menyertakan buku UUPA sehingga para pejabat/ pengambil kebijakan di pusat bisa membaca serta memahami isinya sehingga berbagai produk hukum di level kementerian yang bersinggungan dengan Aceh tetap akan mengacu ke UUPA.

Halaman
12
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved