Ketua Fraksi PA: Banyak Pejabat Pusat tak Baca UUPA

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, banyak pejabat di jajaran Kementerian

Ketua Fraksi PA: Banyak Pejabat Pusat tak Baca UUPA
Ketua Fraksi PA di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan materi pada dialog kepemudaan bertajuk ‘Mengawal Implementasi UUPA’ di Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (23/12) siang. 

PEUREULAK - Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, banyak pejabat di jajaran Kementerian, DPR, dan lembaga lain di Pusat tidak membaca UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Itulah sebabnya, kebijakan regulasi yang diambil cenderung mengerus pasal-pasal dalam UUPA.

Hal itu disampaikan Iskandar saat menjadi pembicara utama dalam diskusi kepemudaan bertajuk ‘Mengawal Implementasi UUPA’ di Wali Kupi Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (23/12) siang. Dialog tersebut dihadiri oleh puluhan pemuda dari perwakilan desa dan komunitas sosial yang ada di kawasan Peureulak.

“Ini bahaya bila terus-menerus terjadi. Bagaimana pengambil kebijakan di Pusat tidak paham UU yang mereka buat sendiri?” katanya setengah bertanya.

Iskandar sebagaimana isi siaran pers yang diterima Serambi kemarin, menceritakan, dalam setiap pertemuan yang dilakukan pihaknya di Jakarta, banyak pejabat yang terperangah saat pihaknya menyampaikan bahwa di Aceh ada undang-undang yang bersifat khusus yakni UUPA yang dilahirkan oleh Presiden dan DPR RI.

“Kita juga harus menjelaskan ke mereka, jika UU ini bukan dibuat oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, tapi UU yang digodok oleh Pusat untuk mengatur pemerintahan di Aceh,” sebut mantan aktivis ini.

Maka, kata dia, saat pertemuan pihaknya juga menyertakan buku UUPA sehingga para pejabat/pengambil kebijakan bisa membaca serta memahami isinya sehingga berbagai produk hukum di level Kementerian yang bersinggungan dengan Aceh tetap akan mengacu ke UUPA.

“Tapi sangat sedikit yang mau membaca, mereka juga abai atas regulasi kita Aceh ini. Seharusnya, Presiden mengumpulkan semua menterinya untuk mem-breafing berkenaan dengan Aceh itu ada UUPA. Kita sudah pernah sampaikan ke pihak-pihak Jakarta yang berkunjung ke Aceh,” ungkap dia.

Iskandar juga mendapat pertanyaan dari kalangan pemuda mengapa UUPA itu penting untuk dipertahankan? Merespons hal ini, Iskandar menyampaikan, bahwa UUPA lahir dengan sejarah panjang, bagian dari konsensus perang antara RI dan GAM. “Ada MoU, kemudian berbuah UUPA. Ini bagian dari komitmen politik pemerintah untuk Aceh. Jika terus dibiarkan tanpa pengawalan, maka satu per satu akan rontok. Maka, kami mengambil inisiatif di DPRA untuk menggugat UU Pemilu yang menggerus dua pasal dalam UUPA di MK,” jelas Iskandar.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved