Terkait Nuklir Korea Utara, Ini Kesepakatan Amerika Serikat Dengan Rusia

Kedua negara juga akan terus berupaya mencari solusi diplomatik untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Terkait Nuklir Korea Utara, Ini Kesepakatan Amerika Serikat Dengan Rusia
Foto: AFP
KOREA UTARA LUNCURKAN RUDAL BALISTIK 

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia sependapat tidak akan mengakui klaim Presiden Kim Jong Un yang menyebut Korea Utara telah menjadi negara nuklir sepenuhnya.

Dikutip dari The Independent, Kamis (28/12/2017), Menteri Luar NegeriAS Rex Tillerson dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, yang berbicara melalui sambungan telepon, sepakat bahwa kedua negara tetap pada pendirian mereka.

Baca: Tinggal di Lokasi Uji Coba Nuklir, Paparan Radiasi Terdeteksi dari Tubuh Para Pembelot Korea Utara

Korut ancam serang pangkalan AS di Jepang, bahkan bisa terjadi bencana Hiroshima dan Nagasaki seperti saat Perang Dunia II.(Reuters/AFP/Mirror)
Korut ancam serang pangkalan AS di Jepang, bahkan bisa terjadi bencana Hiroshima dan Nagasaki seperti saat Perang Dunia II.(Reuters/AFP/Mirror) ()

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyampaikan dalam sebuah pernyataan, kedua negara, AS dan Rusia, sepakat tidak mengakui klaim Korea Utara sebagai negara nuklir.

Kedua negara juga akan terus berupaya mencari solusi diplomatik untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Baca: Rudal Balistik Terbaru Korea Utara Bisa Menjangkau Washington DC, Amerika Serikat Ketar-ketir

Namun, dalam komunikasi pada Selasa (26/12/2017) itu, Lavrov juga mengkritik retorika agresif yang dilakukan Presiden Donald Trump terhadap Korea Utara.

Pembahasan via telepon itu terjadi menyusul pernyataan Rusia yang mengatakan kesiapan menjadi mediator dalam dialog antara Washington dengan Pyongyang.

Baca: Rudal Balistik Korea Utara Jangkau London, Inggris Kirim 2 Kapal Perusak ke Asia Timur

Hal yang dirasa lebih bermanfaat dari hanya sekadar saling mengejek seperti yang sedang dilakukan oleh Trump dan Kim Jong Un selama beberapa bulan terakhir.

Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan resolusi sanksi tambahan terhadap Korea Utara yang membatasi ekspor hasil minyak bumi dan memulangkan tenaga kerja asal Korea Utara.(*)

Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved