Opini

Tebarkan Kedamaian di Nusantara Ini

HARI Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia yang diperingati pada setiap 3 Januari oleh seluruh Aparatur

SERAMBI/SENI HENDRI
Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A Rahman, disamping pejabat Kemenag Aceh Timur memotong pita saat pembukaan perlombaan olahraga, seni, dan stan, dalam rangka menyambut HAB Ke-72 tahun 2018. 

UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Uraian Pasal 42 itu cukup jelas bahwa untuk menjadi guru dan dosen sebagai tahapan awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan dan memiliki akta mengajar).

Setelah memenuhi persyaratan kualifikasi, maka pendidik akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi. Namun, fenomena menunjukkan bahwa pendidik hari ini masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan pendidik itu sangat mudah untuk dimasuki oleh siapa saja. Begitu juga pada pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA) dan birokrasi pada tingkat kabupaten dan kecamatan perlu dibenahi secara proposional dan akuntabilitas yang bisa diakses oleh masyarakat luas, harus mampu pengembangan manajemen yang modern sesuai era informasi dengan melakukan perubahan birokrasi yang baik.

Ketiga, adanya peningkatan sarana dan prasarana. Dengan diberlakukannya Kurikulum baru tahun 2013, kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata. Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan media pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan). Standar Pelayanan Minimal (SPM), Madrasah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup, seperti peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku ajar, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 45 ayat (1) berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jika kita lihat kenyataan di lapangan bahwa hanya sekolah/madrasah tertentu di beberapa daerah kita saja yang memenuhi persyaratan SPM, umumnya sekolah/madrasah negeri dan swasta yang favorit.

Berkomitmen antikorupsi
Kementerian Agama RI harus berkomitmen dalam memberantas korupsi, apalagi (korupsi berjamaah) dalam berbagai jenjang mulai tingkat di madrasah, pergurun tinggi Islam, kantor kementerian tingkat provinsi, tingkat kabupaten sampai di pusat. Pelakunya mulai dari guru, dosen, kepala kementerian itu sendiri dan seterusnya. Semua ini perlu diberantas dan tidak boleh terjadi dalam lingkungan yang berpendidikan agama dan yang mengurus tentang agama. Sehingga ke depan nanti, tidak ada lagi kasus korupsi di Kementerian Agama RI, serta harus kembali pada khittah Kementerian Agama dengan melaksanakan kinerja yang profesional, amanah, dan ikhlas beramal.

Dari komitmen Kementerian Agama RI dengan khittah melaksanakan budaya ikhlas beramal, profesional, integritas, dan keteladanan dari semua amanah yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat, mari kita jalankan dengan baik dan profesional untuk kemajuan Kementerian Agama RI. Selamat Hari Amal Bakti (HAB) Ke-72 Kementerian Agama RI, 3 Januari 2018. Semoga lebih profesional, keteladanan dan ikhlas beramal. Tebarkan kedamaian di Nusantara ini!

* Mukhsinuddin M. Juned Syuib, S.Ag, MM., Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama RI, saat ini sedang studi program Doktoral Ilmu Manajemen di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam-Banda Aceh, dan Koordinator FAMe Meulaboh, Aceh Barat. Email: muhmuhsin@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved