Para Aktivis Demo DPRA dan Gubernur Aceh

Belasan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi di depan

Para Aktivis Demo DPRA dan Gubernur Aceh
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Aktivis KAMMI menggelar aksi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (4/1/2018). 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Nurzahri yang menemui massa di depan gedung dewan mengaku bahwa persoalan RAPBA 2018 hanya masalah teknis. Belum dibahas dan disahkannya RAPBA 2018, karena pihak eksekutif belum menyerahkan dokumen perubahan KUA PPAS.

“Permasalahan APBA hanya permasalah teknis. Belum dibahas karena kami belum menerima dokumen perubahan KUA PPAS. Tanpa dokumen tersebut kami tidak bisa membahas apapun,” kata Nurzahri yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRA.

Politisi PA ini mengatakan, pihaknya telah mendesak eksekutif untuk menyegerakan menyerah dokumen perubahan KUA PPAS itu. “Kita tidak ada ego, tapi kami sedang menunggu. Kalau hari ini dokumen itu sampai ke kami, maka malam ini akan kami bahas,” ujarnya.

Sementara itu anggota TAPA, dr Taqwallah MKes yang menyambut massa di depan Kantor Gubernur Aceh menyatakan, pihaknya telah menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan DPRA.

Menurutnya, ada dua dokumen pokok yang dibutuhkan dalam pembahasan anggaran yaitu KUA PPAS dan RAPBA.

Taqwallah menyatakan, proses pembahasan RAPBA sudah diupayakan dengan maksimal. “Pemerintah Aceh diakhir Juli 2017 sudah menyerahkan KUA PPAS sebagai dasar awal. Kemudian awal Desember (2017) kita juga sudah menyampaikan RAPBA 2018,” katanya.

Dari beberapa kali pertemuan, jelasnya, tim eksekutif dan legislatif telah melakukan rapat secara intensif agar RAPBA bisa disahkan dengan cepat. “Saya mewakili tim TAPA berupaya terus melakukan pertemuan sehingga ini tidak deadlock. Saat ini dua dokumen penting sudah kami sampaikan,” ujar dia.

Ketika ditanya soal dokumen perubahan KUA PPAS yang belum diserahkan pihak eksekutif, Taqwallah mengatakan tidak ada lagi dokumen yang harus disampaikan pihaknya kepada dewan. “Kami tidak tahu dokumen apa lagi yang belum diserahkan,” kata dia.

Taqwallah menyatakan, faktor belum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dikarenakan secara politik anggaran belum ada persepsi yang sama. “Mungkin secara politik anggaran mungkin belum ada hal-hal yang belum sama persepsi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada kesepatakan,” pungkasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved