Membangun Pariwisata Aceh

Oleh Miswar Fuady

SATU sektor pembangunan yang mendapat perhatian serius Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah dalam periode lima tahun ke depan adalah pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan Aceh. Sektor ini menjadi bagian dari program Aceh Kreatif, satu dari 15 program Aceh Hebat. Sebagai turunannya sektor kepariwisataan ini masuk sebagai satu dari 10 program prioritas Pemerintah Aceh pada 2018 ini.

Kebijakan Irwandi-Nova ini tentu sangat relevan bagi Aceh. Mengikuti trend global, sektor kepariwisataan kini menjadi sektor unggulan dan menjadi satu sumber pemasukan devisa utama di banyak negara. Di dunia, banyak negara berlomba-lomba menggenjot sektor kepariwisataan sebagai satu sumber utama perekonomian mereka, termasuk Indonesia. Artinya, di level daerah, komitmen Irwandi-Nova ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang sangat getol menggenjot ekonomi pariwisata di Tanah Air.

Pergeseran paradigma
Pada level global, trend lonjakan miliaran dolar nilai investasi dan devisa yang dihasilkan oleh sektor kepariwisataan, yang menjadikan sektor ini berkembang menjadi industri global, tidak terlepas dari pergeseran paradigma pembangunan di dunia. Jika kita cermati, paradigma pembangunan negara-negara di dunia dalam empat dekade terakhir, telah mengalami pergeseran yang cukup progresif. Bermula dari paradigma ekstraktif dengan mengeksprolasi bahan-bahan mineral isi perut bumi berupa minyak, gas, dan beragam hasil tambang, lalu bergeser ke ekstensifikasi perkebunan berskala besar yang mengakibatkan konversi lahan besar-besaran, yang karena cost ekologinya sangat serius kemudian sering dikritik karena mengabaikan titik keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan degradasi alam dan lingkungan.

Indonesia adalah satu negara utama yang sangat intens terlibat dalam dialektika ini, ketika pemerintah kita sangat ambisius dengan program ekstensifikasi sawit untuk memperoleh predikat sebagai penghasil CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah terbesar di dunia.

Ketika paradigma perkebunan berskala besar ini di Indonesia masih menjadi primadona, beberapa negara maju dan berkembang di Asia, telah berinvestasi dengan serius menapaki ekonomi jasa dan pariwisata. Jepang, Korsel, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura, juga beberapa negara di kawasan Timur Tengah, sebagai contoh, mulai beranjak maju dengan menggenjot dua sektor ini, dan berhasil menjadikan pariwisata sebagai satu sektor utama penghasil devisa mereka. Berkat perkembangan teknologi dan globalisasi, trend ini pun mengglobal menjadi industri berbarengan dengan munculnya apa yang kita sebut sebagai ekonomi atau industri kreatif, yang kemudian diadopsi di Indonesia.

Terakhir, yang kini sedang menghentak adalah ekonomi digital. Diperkirakan geliat ekonomi digital yang ditandai dengan kehadiran mata uang digital ini, meski masih mengundang respon pro-kontra namun ke depan diperkirakan akan mentranformasi secara drastis sistem perekonomian dunia. Kita telah, sedang, dan mau tidak mau secara simultan akan terus menghadapi dialektika pergeseran paradigma pembangunan dunia ini.

Momentum tepat
Fokus pada paradigma pembangunan kepariwisataan, dalam konteks Aceh maka kita sesungguhnya memiliki momentum untuk memberi perhatian lebih terhadap sektor ini. Aceh baru saja ditetapkan sebagai satu destinasi wisata halal di Indonesia di samping Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat. Lalu, Sabang yang sebelumnya memang sudah sangat dikenal dengan pesona wisata baharinya hingga ke mancanegara, kini menjadi satu spot persinggahan kapal-kapal pesiar dunia.

Berikutnya peluang untuk agrowisata poros tengah yang sudah mulai diintervensi oleh pemerintah pusat berbarengan dengan masterplan yang juga sudah disiapkan oleh Pemerintah Aceh. Lalu, keindahan bahari dan wisata minat khusus di Singkil-Pulau Banyak dan Simeulue yang sudah tumbuh dan mulai dilirik oleh turis mancanegara. Bahkan, ada info yang menyebutkan ada sebuah agency kapal pesiar dunia yang meminta izin untuk dapat masuk dan menjadikan gugusan Pulau Banyak sebagai satu spot kunjungan kapal-kapal pesiar dunia.

Demikian pula wisata sejarah-budaya Banda Aceh-Aceh Besar dan sekitarnya yang sudah tumbuh dan menunjukkan trend positif. Semua ini adalah potensi sekaligus peluang yang betul-betul harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk memajukan industri kepariwisataan di Aceh, sehingga setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, ada empat pilar pembangunan kepariwisataan yang harus kita perhatikan dalam rangka memajukan kepariwisataan di Aceh, yaitu destinasi atau daerah tujuan, pemasaran, industri, dan kelembagaan.

Di pilar destinasi, kita bicara perencanaan kawasan dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Di pilar pemasaran kita bicara tentang promoting, image branding, dan selling pariwisata. Di pilar industri kita berbicara tentang bagaimana mendorong dan membangun segala ragam usaha turunan pariwisata, mulai dari usaha kuliner, souvenir, restoran, hotel, travel, pemandu parwisata dan sebagainya. Dan terakhir, di pilar kelembagaan kita bicara penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, dan kemitraan.

Pilar-pilar pembangunan kepariwisataan ini pada tingkat program memiliki lingkup kerja yang luas, multi sektor dan multi pelaku. Ini berarti bahwa program kepariwisataan tidak bisa hanya menjadi tupoksi dan tanggung jawab satu pihak semata. Harus ada sinergi antar para pihak dan pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha pariwisata. Demikian pula di level birokrasi pemeritah sebagai eksekutor program, mesti ada kolobarasi antar-SKPA untuk bersama-sama mengintervensi program kepariwisataan Aceh ke depan, tentu sesuai dengan porsi dan tupoksinya masing-masing.

Langkah Gubernur Irwandi yang membentuk gugus tugas atau kelompok kerja pariwisata Aceh di awal pemerintahannya, dapat diapresiasi sebagai terobosan dalam hal pendekatan kerja pemerintah dalam mengintervensi sektor pariwisata di Aceh yang selama ini terlihat sangat parsial.

Ke depan kita harapkan gugus tugas ini betul-betul operasional dan dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi program antar-SKPA. Sehingga program-program tersebut tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, tapi bergerak bersama-sama dalam satu platform pariwisata untuk akhirnya komplementer, saling mengisi, dan melengkapi satu sama lain. Kita berkeyakinan jika pendekatan kerja ini dapat dikelola dengan baik, maka sektor kepariwisataan Aceh akan maju dan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi rakyat Aceh. Insya Allah.