Breaking News:

Jelang Putusan MK terhadap Gugatan UU Pemilu, Ini Kata Koalisi NGO HAM

Jika MK menolak permohonan uji materil tersebut, kiranya dapat dipastikan akan eksistensi UUPA tak akan dipandang lagi keberadaannya.

IST
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad 

Oleh karena itu, Jika MK menolak permohonan uji materil tersebut, kiranya dapat dipastikan akan eksistensi UUPA tak akan dipandang lagi keberadaannya.

Sebaliknya, jika MK mengabulkan, memang seperti itulah yang seharusnya, karena bukan membeda-bedakan pemberlakuan suatu hukum, lantas demokrasi tidak jalan di negara kesatuan ini.

(Baca: Pemulangan Tersangka Pembantai Keluarga Asun di Gampong Mulia Ditunda Lagi)

(Baca: Awal Mula Terungkapnya Kasus Pembunuhan di Gampong Mulia)

(Baca: Sadisme di Gampong Mulia, Istri Ditemukan Tewas Telanjang Bulat, Suami dan Anak Digorok)

"Kami Koalisi NGO HAM Aceh berharap agar MK tegas menyatakan di dalam putusannya bahwa Aceh ini khusus dan istimewa, khusus pembentukan aturan hukum yang juga akan berlaku Aceh diwajibkan berkonsultasi dengan Aceh," katanya.

"Sejauh aturan hukum tidak dikonsultasikan dengan Aceh, maka aturan tersebut tidak berlaku di Aceh," pungkas Zulfikar Muhammad.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved