Breaking News:

Sidang Pamungkas Judicial Review UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Rakyat Aceh

MK menyatakan Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Safriadi Syahbuddin
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Para pemohon judicial review UU Pemilu bersama-sama kuasa hukum serta pengunjung sidang melakukan foto bersama di ruang sidang MK, Kamis (11/1/2018). 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin SSosI dan dua anggota DPR Aceh (Kautsar dan Samsul Bahri bin Amiren) dalam permohonan judicial review UU Pemilu.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara permohonan yang diajukan oleh Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar, serta anggota KIP Aceh Utara dan anggota KIP Pidie Jaya dinyatakan kabur.

Putusan MK tersebut dibacakan dalam sidang pamungkas permohonan judicial review di Ruang Utama Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Hadir dalam sidang para pemohon didampingi masing-masing kuasa hukum, pihak terkait Muhammad AH, Komisioner KPU, dan kuasa hukum Presiden.

(Baca: Kautsar dari PA dan Tiong dari PNA Ajukan Judicial Review Terkait UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi)

(Baca: Dianggap Memangkas Kekhususan Aceh, Banleg DPR Aceh Protes Pengesahan RUU Pemilu)

(Baca: UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh)

Selain Ketua DPRA Tgk Muharuddin, dari Aceh tampak hadir anggota DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky, Tgk Anwar, Nuruzzahri, Ermiadi dan beberapa anggota DPR Aceh lainnya, serta Firmandez, anggota DPR RI dari Dapil Aceh.

Pasal 557 UU Pemilu mengatur tentang kelembagaan Pemilu di Aceh, dan Pasal 571 huruf (d) UU Pemilu berisi tentang pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin dan kuasa Hukum Kautsar dan Samsul Bahri, Kamaruddin SH menyatakan putusan MK tersebut sebagai kemenangan bagi rakyat Aceh dalam menjaga dan menegakkan UUPA.

Selesai pembacaan putusan, para pemohon bersama-sama dengan kuasa hukum serta pengunjung sidang melakukan foto bersama di ruang sidang MK.

Pihak terkait, Muhammad AH, bahkan sempat berteriak Allahu Akbar sebagai ekspresi diterimanya permohonan rakyat Aceh itu.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved