Pakar Hukum, Jafar: Putusan MK Kuatkan Kekhususan Aceh

Putusan MK telah memberikan kepercayaan tinggi dan menguatkan kekhususan Aceh dalam menjabarkan dan menerapkan UUPA.

Pakar Hukum, Jafar: Putusan MK Kuatkan Kekhususan Aceh
ist
Jafar SH MHum 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/1/2018) yang mengabulkan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena telah mencabut dua pasal dalam UUPA patut disyukuri.

Pakar Hukum dari Unsyiah, Dr M Jafar SH MHum mengatakan, putusan MK telah memberikan kepercayaan tinggi dan menguatkan kekhususan Aceh dalam menjabarkan dan menerapkan UUPA.

Putusan ini dinilai penting karena selama ini, pemerintah pusat, terutama kementerian tidak semua mengakui bahwa UUPA sebagai undang-undang lex spesialis.

(Baca: Sidang Pamungkas Judicial Review UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Rakyat Aceh)

“Saya pikir ini bisa memberikan kepercayaan tinggi lagi kepada Aceh dalam menjabarkan dan menerapkan UUPA  serta menyusun semua turunannya dan menerapkan dalam segala kehidupan bagi masyarakat. Saya pikir ini kemenangan besar bagi Aceh bahwa UUPA telah diakui oleh konstitusi sebagai lex spesialis,” katanya kepada Serambinews.com.

Jafar menyatakan, putusan tersebut telah memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa UUPA sebagai undang-undang lex spesialis yang dapat menyampingkan semua undang-undang lainnya.

Selama ini, katanya, kementerian atau lembaga vertikal cenderung mengakui bahwa undang-undang sektoral sebagai undang-undang lex spesialis.

“Dengan keluarnya putusan MK, yang khusus adalah UUPA dan yang umum adalah Undang-Undang Pemilu yang berlaku secara nasional. Jadi, keberhasilan putusan ini adalah, karena MK telah mengakui UUPA sebagai udang-undang khusus yang memiliki kedudukan lebih kuat dari undang-undang lain,” ujar Dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini.

(Baca: DPRA akan Bersikap Setelah Putusan MK)

Karena itu, dengan putusan MK maka kewenangan Aceh dalam merekrut dan menetapkan jumlah anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota masih seperti sedia kala yaitu Pasal 57 UUPA.

Dengan kewenangan yang dimiliki DPRA, Jafar berharap agar bisa digunakan untuk menciptakan sebuah lembaga KIP Aceh yang independen di Aceh.

“Karena ini sudah ditangan kita, maka kesempatan bagi kita untuk menjaga dan memberdayakan keberadaan lembaga ini, karena dalam hal rekrutmen tidak ada kaitan lagi dengan pusat. Begitu juga dengan jumlah keanggotaan, tetap mengacu pada UUPA, tujuh orang untuk KIP provinsi dan lima orang untuk KIP kabupaten/kota,” katanya. (*)   

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved