Peringatan Untuk PNS, Beri 'Like' di Media Sosial Kepada Calon Kepala Daerah Bisa Dihukum, Kecuali

ASN dilarang mengunggah, memberikan like, dan atau menyebarluaskan visi misi bakal calon kepala daerah melalui media daring atau media sosial

Peringatan Untuk PNS, Beri 'Like' di Media Sosial Kepada Calon Kepala Daerah Bisa Dihukum, Kecuali
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono saat ditemui sebelum rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) 

SERAMBINEWS.COM - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, poster dan konten kampanye mulai membanjiri sejumlah fitur di media sosial.

Peralihan pola kampanye konvensional menuju digital ini mempermudah tim pemenangan peserta pilkada dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bakal calon yang diusung.

Namun, khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) atau disebut juga pegawai negeri sipil (PNS), kampanye digital yang semakin ramai ini membuat mereka lebih berhati-hati.

Baca: KPU Larang Anggota KIP Berstatus PNS

Sebab, jika sampai ASN terbukti memberikan like pada konten yang berbau pilkada di luar akun KPU, maka siap-siap saja ASN tersebut menerima hukuman disiplin.

Ketua Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Purbalingga Imam Nurhakim mengatakan, like di media sosial sangat terkait dengan netralitas Pilkada 2018.

Pihaknya mengatakan, ASN dilarang mengunggah, memberikan like, dan atau menyebarluaskan visi misi bakal calon kepala daerah melalui media daring atau media sosial.

Baca: Hormati Putusan MK, KPU Batal Rekrut Tim Seleksi Anggota KIP Aceh

Salah satu komisioner KPU Purbalingga, Suchedi, menambahkan, satu-satunya wahana bagi ASN untuk memberikan dukungan dan aspirasi kepada para bakal calon kepala daerah yakni fasilitas yang disediakan KPU.

Dengan kata lain, lanjutnya, like dan komentar untuk para bakal calon kepala daerah hanya boleh diberikan ASN di halaman resmi media sosial KPU.

Halaman
123
Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved