Dewan Desak Pemanfaatan Lahan Telantar

Ketersediaan lahan di Kota Banda Aceh saat ini semakin terbatas dan sempit untuk sebuah ibu kota

Dewan Desak Pemanfaatan Lahan Telantar
IRWANSYAH, Anggota DPRK Banda Aceh

BANDA ACEH - Ketersediaan lahan di Kota Banda Aceh saat ini semakin terbatas dan sempit untuk sebuah ibu kota. Namun di sisi lain, masih banyak lahan yang tidak dimanfaatkan di antaranya di Lambaro Skep, Lamdingin, Alue Naga, Lamjame, Bitai, dan di Lhoong Raya. Pemerintah kota dan gampong didesak untuk membuat regulasi pemanfaatan lahan telantar.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST, kepada Serambi Minggu (21/1). Menurutnya, lahan telantar itu berpotensi menjadi tempat berdiamnya babi hutan, biawak, ular, dan sarang nyamuk yang membawa penyakit. “Apabila tidak diatur regulasinya, maka akan menimbulkan dampak buruk untuk warga di dekat lahan,” ujarnya.

Irwansyah mengatakan, lahan telantar tersebut ada yang dimiliki warga dan ada pula yang dipunyai pemerintah maupun swasta, dan yang belum jelas statusnya. “Status tanah perlu diverifikasi milik siapa. Karena kalau tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat dalam waktu lama akan jadi mudarat bagi orang lain,” jelasnya.

Untuk tanah yang dimiliki warga, Irwansyah berharap pemerintah dapat segera membuat reusam, qanun, atau perwal. Peraturan itu mewajibkan pemilik yang tidak memanfaatkan tanahnya untuk merawat tanah tersebut. “Si pemilik harus membersihkan lahannya setiap 2 atau 3 bulan sekali,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRK ini.

Sedangkan untuk tanah milik pemerintah atau swasta, Irwansyah meminta pihak terkait untuk membuat taman kota. Dikatakan, kalau pemerintah/swasta tidak mempunyai dana untuk memanfaatkan tanah itu, maka bisa dipinjampakaikan sementara untuk dikelola pihak gampong. “Bisa dijadikan tempat parkir masjid atau tempat berjualan warga. Intinya jangan ada lahan yang tidak produktif,” tukasnya.

Menanggapi saran Anggota DPRK, Irwansyah ST, terkait pemanfaatan lahan telantar, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Banda Aceh, Ir T Iwan Kesuma menyambut baik ide tersebut. Menurutnya, pemanfaatan lahan telantar harus dimulai dari tingkat gampong, sebab pemerintah gampong yang lebih mengenali pemilik lahan tersebut.

“Pemerintah gampong lebih mengetahui secara personal si pemilik lahan, di mana dia tinggal, dan seperti apa lahannya. Jadi menurut saya pendataan itu bisa dimulai dari gampong,” ujar Iwan.

Dikatakan, sebidang tanah di gampong bisa saja dimiliki beberapa anggota keluarga, jadi pihak gampong diharapkan bisa menyosialisasikan hal itu secara persuasif. Menurut Iwan, reusam gampong bisa menjadi solusi dalam pemanfaatan lahan terbengkalai di gampong, tapi harus dengan cara yang ‘halus’.

“Untuk merapikannya saja harus ada izin dari pemilik, apalagi untuk digunakan sebagai tempat usaha atau dipinjampakai,” jelas Iwan, dan menyebut seminar pemanfaatan lahan telantar juga perlu diadakan untuk mengedukasi masyarakat.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved