Opini

Menguji Nyali Kolaborasi Setnov

BUKAN Setya Novanto (Setnov) jika tidak membuat berita. Kali ini adalah tentang keinginannya menjadi saksi pelaku

Menguji Nyali Kolaborasi Setnov
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. 

Oleh M. Nasir Djamil

BUKAN Setya Novanto (Setnov) jika tidak membuat berita. Kali ini adalah tentang keinginannya menjadi saksi pelaku atau justice collaborator. Berita itu membuat publik bertanya-tanya, bahwa ini adalah jurus Setnov yang tidak ingin “dihabisi” sendiri. Tertarik bekerja sama dengan KPK ini dapat dimaknai bahwa mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar itu memang berniat membongkar habis ruang gelap korupsi proyek KTP elektronik yang melibatkan dirinya. Atau, ingin mendapat imbalan berupa pengurangan dan keringanan serta remisi hukuman. Mengajukan diri sebagai justice collaborator, juga dimaknai bahwa ia memang mengakui perbuatan pidana korupsi, serta mengetahui aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Sebagian orang mungkin mengolok-olok langkah Setnov menjadi justice collaborator. Dengan sinis mereka mempersoalkan beberapa peristiwa yang terjadi, seperti sakit berat yang harus dirawat di rumah sakit, mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik, dan kondisi fisik yang lemah saat menjalani persidangan. Menjadi justice collaborator adalah hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana yang ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hal ini diatur dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar hak tersebut, maka setiap pihak wajib memperlakukan Setnov dengan semestinya, sebagaimana aturan hukum telah mengaturnya.

Membongkar narasi korupsi
Tentu, langkah Setnov ini harus dimaknai sebagai pintu untuk membongkar narasi korupsi yang sepanjang dua tahun terakhir ini memenuhi ruang publik. Bagaimanapun korupsi merupakan kejahatan yang membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Satu upaya luar biasa yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah dengan melibatkan ‘orang dalam’ dari kasus yang ditangani. Mereka adalah para justice collaborator, yang kehadirannya dinilai penting dan membantu karena ia adalah bagian dari ‘orang dalam’.

Hal ini terkait sulitnya membongkar kejahatan korupsi tanpa adanya informasi dari mereka. Selain itu, peran justice collaborator dapat memberikan bukti penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan, sangat diperlukan di tengah kompleksitas menangani kasus terorganisir seperti korupsi.

Selain memberikan petunjuk bagi para penyidik, seorang justice collaborator kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan dengan menyamar, merekam suara atau video sebagai bukti penting dalam penuntutan. Mereka dapat menjadi saksi penting saat persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama atau saksi mata dari kejahatan.

Memori publik tentu masih merekam bagaimana upaya KPK membongkar kasus korupsi di proyek Wisma Atlet, yang kemudian menjalar ke proyek Hambalang. Semua tidak lepas dari peran saksi pelaku yang notabene ‘orang dalam’ dalam proyek-proyek tersebut. Apalagi harus diakui kasus organized crime atau white colar crime seperti korupsi, lebih sulit dibuktikan dibanding tindak pidana lainnya. Kendalanya adalah: Pertama, sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya.

Kedua, dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat hukum. Ketiga, kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci. Sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat di dalamnya.

Keempat, dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada ‘tempat kejadian perkara’ yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku. Kelima, bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain. Keenam, dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Dan, ketujuh, seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu. Tidak heran jika peran ‘orang dalam’ menjadi penting dengan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved