Breaking News:

Tak Ada Pembahasan KUA-PPAS Antara Komisi DPRA dan SKPA

Sampai Jumat kemarin tidak ada pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara

Editor: hasyim
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Dewan Pimpinan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar rapat Bandan Musyawarah (Banmus) di Ruang Serba Guna DPRA, Banda Aceh, Kamis (27/4/2017). 

BANDA ACEH - Sampai Jumat kemarin tidak ada pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2018 di Komisi-Komisi DPRA sebagaimana dijadwalkan Banggar DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), 31 Januari sampai 2 Februari 2018.

Dengan fakta itu bisa diartikan TAPA komit dengan sikapnya yang mengacu kepada isi pasal 87 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa pembahasan dokumen KUA dan PPAS merupakan kewenangan TAPA dengan Banggar Dewan, bukan Komis-Komisi Dewan bersama mitra kerja SKPA-nya.

Menurut informasi yang diterima Serambi, pada 1-3 Februari 2018 TAPA telah menyusun jadwal pembahasan Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) RAPBA 2018 dengan SKPA. Untuk kepentingan itu, TAPA membagi tujuh tim.

Tim I diketuai Asisten II Setda Aceh, dr Taqwallah, Tim II Asisten III Saidan Nafi, Tim III Kepala Inspektorat Aceh Muhammad, Tim IV Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Jamaluddin, Tim V Asisten I Iskandar A Gani, Tim VI Azhari Hasan, dan Tim VII diketuai Surya Rayendra.

Pantauan Serambi, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan memimpin rapat Tim VI di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur. Di ruang itu ada Kadis Pengairan Aceh bersama para kabid dan kasinya. Pembahasan dimulai pukul 09.00-12.00 WIB. Sedangkan siangnya, setelah shalat Jumat, Tim VI membahas RKA RAPBA Dinas ESDM.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan untuk informasi mengenai pembahasan RKA RAPBA 2018, tanyakan langsung kepada Ketua Tim TAPA, Sekda Aceh Dermawan.

Ungkapan hampir serupa juga dilontarkan Kadis Pengairan Aceh, Hasanuddin Ishak. Hasanuddin mengatakan, dinasnya diundang ke Gedung Serbaguna oleh Tim IV persiapan pembahasan RKA RAPBA. Kelanjutan dari pembahasan RKA itu, silakan ditanyakan kepada TAPA.

Rapat rutin
Kepala Biro Humas Setda Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan rapat yang dilakukan TAPA dengan SKPA merupakan rapat rutin SKPA dengan TAPA. TAPA ingin mengetahui kebutuhan belanja rutin bulanan SKPA sehingga menunggu penyelesaian RAPBA disahkan atau diambil kebijakan lain, pelayanan pemerintahan kepada masyarakat masih tetap bisa berjalan.

Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri mengatakan, ia hadir dalam ruang Komisi II untuk menunggu SKPA mitra kerja Komisi II, guna membahas dokumen KUA dan PPAS 2018, yang telah dijadwalkan Banggar Dewan, 31 Januari-2 Februari 2018. Tapi, mulai pukul 09.00-12.00 WIB tidak satu pun SKPA mitra kerja yang hadir.

Menurut informasi, kata Nurzahri, SKPA tidak hadir karena TAPA sudah buat jadwal pembahasan RKA RAPBA 2018 mulai 1-3 Februari 2018, secara internal. Pembahasan dibagi dalam tujuh tim dan yang menjadi ketua timnya anggota TAPA. (her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved