Anggota Satpol PP Kecewa

Ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Aceh Tenggara yang mengatasnamakan Forum Komunikasi

Ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Aceh Tenggara yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Honorer Satpol-PP, demo DPRK Agara, Senin (5/2). Demontran mengadukan nasibnya karena diberhentikan Pemkab Agara dari Satpol-PP. Dalam demo itu, Satpol-PP membakar baju dinasnya sebagai bentuk kekecewaan mereka karena diberhentikan. SERAMBI/ASNAWI LUWI 

* Akan Segera Jadi Pengangguran

KUTACANE - Ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Aceh Tenggara yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Honorer Satpol-PP merasa kecewa dengan kebijakan Bupati Agara yang memberhentikan tanpa seleksi ulang. Para personil yang sudah bekerja beberapa tahun sampai puluhan tahun akan segera menjadi pengangguran.

Mereka melakukan demonstrasi ke gedung DPRK Agara, Kutacane, pada Senin (5/2), padahal biasanya mereka menjaga aksi demo para mahasiswa atau masyarakat. Mereka berjalan kaki sejauh 5 km sambil menyuarakan penolakan diberhentikan jadi anggota Satpol PP/WH yang mendapat perhatian dari masyarakat Kutacane.

Uutuk mengungkapkan kekecewaannya, mereka membakar baju kebesaran yang selama ini dipakai dalam melakukan razia pelajar bolos, warung miras atau juga menertibkan para pedagang kaki lima. Mereka menganggap, kinerja selama ini tidak mendapat apresiasi dari pimpinan, bahkan harus dipecat tanpa mengikuti seleksi lagi.

Aksi yang digelar di halaman gedung DPRK itu berlangsung lancar, tanpa insiden berarti. Mereka hanya mengadukan nasibnya yang akan segera menjadi pengangguran, karena diberhentikan sebagai honorer di Satpol-PP saat disambut oleh Ketua Komisi A DPRK, Supian bersama anggota Sopian Desky, Gabe Martua Tambunan, Baharuddin, Nurlela, Usman Effendi, Jeminah, M Daud, Roy Darwan, Budimansyah dan anggota dewan lainnya.

Seorang mantan anggota Satpol PP yang ikut demo, Dodi Syahputra dalam orasinya meminta Bupati Agara agar ada ketentuan khusus yang bisa mengikuti seleksi, yakni hanya eks anggota Satpol PP, baik kontrak maupun honorer. “Bupati Agara harus memperhatikan nasib kami yang sudah bekerja mewujudkan program pemerintah selama ini,” katanya.

Dia juga meminta Bupati Agara agar memperpanjang langsung kontrak eks Satpol PP/WH yang sudah terdaftar sebagai honorer K2 dan tidak melakukan perekrutan secara umum serta pihaknya siap dievaluasi. “Tidak seharusnya dibuka penerimaan baru, karena tenaga Satpol PP/WH yang ada selama ini sudah mencukupi,” harapnya.

Disebutkan, gaji mereka yang belum dibayarkan pada Desember 2017 dan Januari 2018 juga harus segera dicairkan, karena mereka sudah bekerja, tetapi gaji belum diterima. Dalam aksi itu, mereka meminta anggota DPRK Agara untuk menandatangani nota kesepahaman dan menyetujui tuntutan pihak mereka.

Para demonstran sempat memblokir jalan nasional dua jalur, sehingga arus transportasi macet. Namun, kembali normal setelah mereka membubarkan diri pukul 12.00 WIB dengan tenang di bawah pengawalan aparat kepolisian Polres Agara.

Dilansir sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Agara mulai mengevaluasi petugas Satpol PP, bersama honorer lainnya di SKPK, seiring rencana efisiensi anggaran mulai tahun 2018 ini. Wakil Bupati (Wabup) Agara, Bukhari, Kamis (1/2) mengatakan tidak seluruh honorer di Satpol PP diberhentikan, tetapi dievaluasi kembali.

“Kami hanya mengevaluasi honorer yang tidak aktif, termasuk di SKPK, sehingga akan ditemukan honorer yang benar-benar mampu bekerja dengan baik,” katanya. Dia beralasan terdapat beberapa faktor dilakukannya efisiensi tenaga honorer, terutama anggaran yang mengalami defisit sebesar Rp 36 miliar pada 2018.

Bukhari menegaskan jika anggaran mencukupi, maka petugas honorer akan ditambah, bukan dikurangi seperti saat ini. “Bagamana gaji honorer dibayar, kalau anggaran tidak mencukupi,” katanya.

Sebelumnya, sekitar 266 tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Aceh Tenggara terancam diberhentikan. Mereka mengadukan nasibnya ke DPRK pada Kamis (1/2) agar tidak dipecat dengan tetap melanjutkan tugas seperti biasa. Mereka disambut oleh Ketua DPRK DPRK Agara, Irwandi Desky.

Sementara itu, seribuan warga mendatangi Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Aceh Tenggara untuk mendapatkan surat bebas narkoba. Mereka ingin melakukan tes urine, seiring Pemkab Agara membuka lowongan untuk tenaga kontrak, Jumat (2/2).(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved