Bupati Tutup Lokasi Tambang

Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, Selasa (6/2) siang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi aktivitas

Bupati Tutup Lokasi Tambang
BUPATI Aceh Besar, Ir Mawardi Ali bersama unsur Forkopimda dan dinas terkait meninjau lokasi tambang galian C di Pekan Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Selasa (6/2). 

* Di Darul Kamal

JANTHO - Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, Selasa (6/2) siang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi aktivitas galian C di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Pengoperasian galian C dengan luas ribuan hektare itu terpaksa harus ditutup karena tidak mengantongi izin.

Dalam sidak tersebut Mawardi didampingi anggota Forkopimda Aceh Besar seperti Wakil Bupati Tgk H Husaini A Wahab, Kajari Aceh Besar Mardani SH, Dandim 0101/BS Kolonel Inf Iwan Rosandryiyanto, Kapolres Aceh Besar AKBP Heru Suprihasto, dan sejumlah Kepala SKPD.

Di lokasi itu terlihat beberapa alat berat sedang mengeruk badan gunung dan puluhan truk yang mengangkut hasil galian C lalu lalang. Mawardi sangat kecewa melihat gunung di Aceh Besar diperlakukan sedemikian para.

“Luar biasa rusaknya. Istilah Pak Dandim, kita sudah menjadi penonton terhadap kerusakan alam yang luar biasa ini. Ini izin tidak ada, eksploitasinya luar biasa, negeri ini kayak negeri tanpa tuan, bisa bebas buat apa saja, mau bebas, mau apa saja, ini sebuah becana yang cukup besar ini,” tegas Mawardi.

Menurut Mawardi, aktivitas galian C di lokasi itu sudah berlangsung sejak 2005. Namun begitu, tak satupun yang memiliki izin. Secara hukum polisi, daerah Darul Kamal masuk dalam wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Sebab itu, Mawardi memintah polisi segera mengeksekusi dengan cara memasang garis polisi dan menutup akases menuju ke lokasi.

Kapolres dan Dandim, kata Mawardi, juga telah memerintakan bawahannya untuk menutup akses tersebut. “Langkah awal akses ke lokasi tambang ditutup. Mereka tidak boleh beraktivitas sebelum mengurus izin,” tandasnya.

Ditambahkan Mawardi, tak hanya yang ada di Darul Kamal, Pemkab Aceh Besar juga akan menutup seluruh lokasi tambang galian C yang tidak memiliki izin. Karenanya dia mengingatkan bahwa seluruh kegiatan usaha pengambilan tanah timbun, tanah pasir sungai, batu kerikil dan batu gunung di wilayahnya, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi bupati. “Kalau belum ada rekomendasi, itu ilegal namanya.”

Ditambah bupati, sejak izin galian C dialihkan ke provinsi, banyak muncul lokasi-lokasi tambang liar di wilayahnya. Semestinya, sebelum izin diterbitkan provinsi, dilakukan pengkajian bersama pihak kabupaten/kota dan dinas terkait. “Galian C di Pekan Bilui contoh tidak adanya pengkajian dari dinas teknis. Kerusakan sudah sangat parah dan jika diteriskan bisa menimbulkan bencana,” tandas Mawardi.

PLT Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar, Muhammad Kamil Zuhri STTP MSi, mengatakan, saat di lokasi ada seorang pekerja menampakkan dokumen perizinan yang mereka miliki. Tapi, dokumen yang dipegang tersebut bukan izin melainkan rekomendasi camat untuk mengurus berkas selanjutnya hingga mendapatkan surat izin dari gubernur Aceh.

“Kalau sekarang ini mereka belum ada yang memiliki izin, karena semenjak undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu wewenang untuk pertambang itu wewenangnya provinsi. Di lapangan itu, itu dokumen lama semua, dokumen yang sudah mati yang sebelum undang-undang 23 itu, masih ranahnya kabupaten kota untuk mengelaurkan izin selama per tahun. Yang mereka nampakkan tadi dokumen sudah mati semua,” jelasnya.

Dikatakan Kamil, untuk mengurus izin tersebut terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari camat, kemudian tim teknis dari PTSP, Bapedal, Lingkungan Hidup akan terjun ke lapangan untuk melakukan survei lokasi. Setelah semua pengurusan dari dinas terkiat tersebut didapatkan, baru kemudian diajukan ke bupati.

“Setelah ada dokumen tersebut kita ajukan ke bapak bupati untuk dikeluarkannya rekomendasi dari bupati, setelah rekom bupati keluar baru kita ajukan ke provinsi untuk izin eksplorasi. Setelah IUP eksplorasi, untuk peningkatan baru mereka mendapatkan operasional produksi, baru boleh pengambilan,” pungkasnya.(her/rel)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved