Pemerintah Denmark Usulkan Larangan Niqab dan Burka di Tempat Umum, Ini Alasannya

Jika peraturan itu disetujui, Jerman bukan menjadi negara Eropa pertama yang memberlakukan larangan tersebut.

Pemerintah Denmark Usulkan Larangan Niqab dan Burka di Tempat Umum, Ini Alasannya
Dua perempuan Muslim Jerman mengenakan niqab di satu sudut kota Frankfurt.( Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images ) 

SERAMBINEWS.COM, COPENHAGEN - Pemerintah Denmark mengusulkan larangan penggunaan jilbab penuh yang menutup wajah, seperti niqab dan burka, di tempat-tempat umum.

Kementerian Kehakiman Denmark beralasan, penggunaan niqab dan burka tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di negara itu.

Selain itu, menutup wajah saat bertemu di ruang publik dianggap kurang sopan.

"Dengan adanya larangan mengenakan jilbab menutup wajah, kami ingin memperjelas dan menggarisbawahi bahwa di Denmark kami menunjukkan rasa hormat dan saling menghargai saat pertemuan tatap muka," kata Menteri Kehakiman, Soren Pape Poulsen dilansir AFP, Selasa (6/2/2018).

(Baca: TNI Ciduk Tiga Oknum Polisi dan Petani yang Konsumsi Sabu, Diduga Juga Bandar Karena Ada Barang Ini)

(Baca: Ingat Kasus Video Mesum Bocah SD Vs Tante? Pelaku Wanita Dewasa Kini Melahirkan di Lapas)

Jika peraturan itu disetujui, Jerman bukan menjadi negara Eropa pertama yang memberlakukan larangan tersebut.

Belgia telah menerapkan larangan serupa tahun lalu. Sedangkan Perancis, menjadi negara Eropa pertama yang memberlakukan larangan pemakaian niqab di tempat umum sejak 2011.

Spanyol sempat melarang, namun pada 2013 lalu larangan mengenakan jilbab menutup wajah di gedung-gedung publik telah dicabut.

(Baca: Golkar Belum Sepakat Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Minta Jadi Delik Aduan)

(Baca: Dapat Informasi Dari Berita Serambi, Haji Uma Tanggung Biaya Hidup Pasien Bocor Jantung Aceh Selatan)

Usulan Kementerian Kehakiman tersebut nantinya harus melalui penilaian oleh organisasi hak asasi manusia non-pemerintah dan mereka berhak merevisi seluruh maupun sebagian usulan.

Direncanakan, rancangan undang-undang baru tersebut sudah akan mulai dibahas di parlemen pada tahun ini.

Dan dengan adanya dukungan dari dua partai terbesar, kemungkinan lolosnya undang-undang tersebut cukup besar.

Jika telah diberlakukan, nantinya pelanggar akan dikenai denda sebesar 1.000 kroner (sekitar Rp 2,2 juta). Sedangkan pelanggaran berulang diancam denda hingga sepuluh kali lipat. (AFP)

Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved