Pengamat Sebut Tes Calon Kepala SKPA Hanya Formalitas, Sebenarnya Orangnya Sudah Ada

Talkshow itu mengangkat topik berjudul `Supaya Kabinet Irwandi tak Terlanjur Masuk Angin'.

Pengamat Sebut Tes Calon Kepala SKPA Hanya Formalitas, Sebenarnya Orangnya Sudah Ada
Serambinews.com
Pengumuman seleksi pejabat eselon 2 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat Ekonomi dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Dr Taufiq A Rahim SE MSi menyampaikan tes yang dilakukan terhadap pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan provinsi hanya formalitas saja untuk sekedar menjawab keinginan masyarakat.

"Sebenarnya orangnya sudah ada. Menarik juga ini makanya jadi terlambat. Ya, masing-masing titip pesan karena di SKPA mempunyai kepentingan politik dan ekonomi yang mengatur pemerintahan, serta melaksanakan kegiatan, proyek dan program pemerintah," katanya yang menjadi narasumber tamu via telepon dalam program cakrawala membahas editorial (Salam) Serambi Indonesia di Radio Serambi FM, Kamis, (8/2/2018).

Baca: BREAKINGNEWS: Pemerintah Aceh Umumkan Pejabat Eselon II Lulus Seleksi, Ini Daftar Namanya

Talkshow itu mengangkat topik berjudul `Supaya Kabinet Irwandi tak Terlanjur Masuk Angin'. Sebagai narasumber internal adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali, sedangkan host-nya, Dosi Elfian.

"Masing-masing punya kepentingan sehingga ini menjadi terlambat. Betul masuk angin, bahkan bukan angin kecil saja, angin besar juga masuk," tambah Taufiq.

Dikatakan, seleksi yang dilakukan tersebut hanya untuk menjawab keinginan masyarakat yang berintegritas mengurus SKPA.

Seolah-olah hal tersebut murni tes, padahal yang mempunyai keputusan, kebijakan itu gubernur.

"Tidak perlu berlama-lamalah, gubernur sudah tahu siapa yang mungkin konsisten, komitmen, dan loyal sama gubernur. Itu saja, persoalan lebih kurang manusia pasti ada lebih kurangnya," tuturnya.

Baca: Efektifkah Jika Jaksa Duduki Kursi Eselon II Pemprov Aceh?

Ia menambahkan yang penting gubernur mempunyai integritas untuk menentukan pilihan.

Apabila pejabat tersebut tidak berhasil dalam evaluasi 3 bulan, 6 bulan maka dapat diganti karena itu hak prerogatif gubernur.

Dikatakannya, gubernur bertanggung jawab dan dapat melakukan penekanan sehingga tidak segala program hari ini terlambat semuanya.

"Seharusnya 100 hari itu semuanya sudah jelas. 100 hari itu pondasi, gambaran apa yang bisa dilakukan gubernur lima tahun ke depan," kata Taufiq A Rahim. (*)

Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved