Opini

Menanti Birokrasi Syariah

MENYIMAK perkembangan isi-isu terkini di Aceh, muncul kesan bahwa semangat penegakan syariat Islam di Aceh

Menanti Birokrasi Syariah
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Dr Nazaruddin A Wahid didampingi Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah, Dr Nilam Sari MAg sedang meyudisium sarjana D-III Perbankan Syariah di Aula Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. SERAMBI/JALIMIN 

Oleh Khairil Miswar

MENYIMAK perkembangan isi-isu terkini di Aceh, muncul kesan bahwa semangat penegakan syariat Islam di Aceh terus menanjak. Memang dibutuhkan riset khusus guna mendapatkan kesimpulan akurat terkait asumsi ini. Namun indikator ke arah ini dapat kita saksikan sendiri dari berbagai fenomena sosial keagamaan yang muncul akhir-akhir ini.

Bangkitnya ghirah keagamaan akhir-akhir ini tentunya akan berdampak pada semakin menguatnya spirit sebagian masyarakat Aceh untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. Bahkan uniknya, isu-isu syariat Islam juga terbilang “laris manis” di panggung politik dalam beberapa tahun terakhir. Isu-isu serupa ini tentunya akan mampu memikat emosi publik pada saat kontestasi politik sedang berlangsung.

Baru-baru ini geliat penegakan syariat Islam juga terlihat dalam aksi penertiban terhadap kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Dikabarkan, aksi penertiban LGBT terheboh terjadi di Aceh Utara yang melibatkan Kapolres. Aksi penggrebekan dan penertiban sejumlah salon tersebut pun viral di media sosial. Belasan waria diamankan dan kemudiaan dilakukan pembinaan oleh Kapolres Aceh Utara.

Tanpa harus menunggu lama, aksi penangkapan terhadap waria ini pun menjadi isu nasional. Beberapa media nasional nampak ikut nimbrung mengulas aksi yang melibatkan Kapolres Aceh Utara tersebut. Tindakan Kapolres ini mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan di Aceh. Tapi sebagian pihak juga melancarkan kritiknya dengan dalih kemanusiaan.

Belum lagi kejadian di Aceh Utara hilang di memori publik, perhatian masyarakat Aceh pun tertuju ke Aceh Besar. Seperti dikabarkan media, Bupati Aceh Besar telah melayangkan surat kepada sejumlah maskapai penerbangan yang mendarat di Aceh agar para pramugarinya menggunakan jilbab dan pakaian muslimah. Bupati menegaskan bahwa hal ini dimaksudkan guna menghormati penegakan syariat Islam di Aceh.

Alasan klasik
Sejak awal penerapannya, syariat Islam di Aceh masih saja terkurung dalam aspek-aspek tertentu saja. Artinya, sampai saat ini penegakan syariat Islam di Aceh belum bergerak ke arah kaffah, meskipun slogan ini terus diulang-ulang saban waktu. Ada banyak ruang dalam kehidupan sosial di Aceh yang ternyata minus syariat. Persoalan regulasi adalah alasan klasik yang terus saja digunakan sebagai alat untuk menepis kekosongan ini.

Diakui atau pun tidak, gelora syariat Islam masih saja terkurung dalam ruang maisir, khalwat, khamar, pakaian wanita dan baru-baru ini merambah ke LGBT. Sementara di ruang publik lainnya, syariat Islam benar-benar “tidak hadir”, atau mungkin “diusir”. Kondisi ini tentunya memberi peluang kepada pihak-pihak yang anti penegakan syariat Islam untuk menuding bahwa penerapan syariat Islam di Aceh masih saja diskriminatif.

Ketika tudingan ini dihembuskan, tentunya kita merasa tersinggung. Tapi sayangnya tudingan-tudingan tersebut justru dijadikan sebagai ajang konfrontasi, bukan sebagai bahan evaluasi. Artinya, tudingan-tudingan negatif itu masih saja disikapi secara emosional tanpa mencoba melakukan upaya-upaya strategis guna menutup ruang kritik dengan menyuburkan syariat Islam dalam segala lini kehidupan.

Sampai dengan detik ini, meskipun belum ada riset, hampir dapat dipastikan bahwa syariat Islam sama sekali belum mampir dalam ruang birokarasi di Aceh. Artinya, birokrasi di Aceh masih saja “sekuler” dalam pengertian belum “tersyariatkan”. Hal ini bisa kita saksikan sendiri dengan melakukan observasi kecil-kecilan di beberapa kantor pemerintah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved