Breaking News:

Ini Jumlah Tuntutan Jaksa Untuk Empat Terdakwa Kasus Tipikor Kantor BPN Aceh Timur

“Sidang dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) dari penasehat hukum terdakwa akan digelar pada Jumat 9 Maret 2018 mendatang,”

Penulis: Seni Hendri | Editor: Muhammad Hadi
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Helmi Abdul Azis SH 

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, telah menuntut empat terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pembangunan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014.

Masing-masing terdakwa dituntut 4,6 tahun penjara, yaitu terdiri dari SR (Mantan Kepala BPN Aceh Timur, TR (PPK), ML (Kontraktor), dan NR, (Konsultan Perencana sekaligus Pengawas).

Baca: Oknum di Dinas Pendidikan Aceh Timur Diduga Korupsi Dana Sertifikasi Guru, Kejari Periksa 104 Saksi

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur, M Ali Akbar SH MH, melalui Kasi Pidsus Helmi Abdul Azis SH, kepada Serambi, Minggu (25/2) mengatakan, surat tuntutan terhadap ke empat terdakwa dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Cherry Arida SH, dan Harry Arfhan SH, pada sidang yang digelar Jumat (23/2) pukul 16.30 WIB sampai 17.50 di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

“Para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” kata Helmi Abdul Azis.

Baca: Satu Unit Excavator di Areal Galian C di Aceh Timur Dibakar OTK

Selain hukuman penjara, sambung Helmi Abdul Azis, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000, subsidair 3  bulan kurungan, serta uang sebesar Rp 581.461.000, dinyatakan dirampas (dikembalikan) untuk Negara dengan perintah segera disetor ke kas negara.

Helmi menyebutkan, pertimbangan yang memberatkan hukuman para terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara.

“Serta pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan ikut memulihkan Kerugian Keuangan Negara,” jelas Helmi.

Baca: Atikah Nafisah, Siswi MAN IC Aceh Timur Terpilih ke Amerika Serikat

Setelah mendengar pembacaan tuntutan, jelas Helmi, para terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis pada persidangan berikutnya.

“Sidang dengan agenda pembacaan pledoi (pembelaan) dari penasehat hukum terdakwa akan digelar pada Jumat 9 Maret 2018 mendatang,” kata Helmi.

Sebelumnya sidang tuntutan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Juandra, SH MH, dengan anggota Deny Syahputra SH, dan Mardevni SH. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved