Viral Video Helikopter Polisi Dipakai Pengantin di Siantar, Pilot Langgar Prosedur

Hasil penyelidikan tim ditemukan indikasi kuat penggunaan sarana yang tidak sesuai prosedur yaitu penggunaan helikopter oleh pilot Iptu Togu.

Viral Video Helikopter Polisi Dipakai Pengantin di Siantar, Pilot Langgar Prosedur
Pasangan pengantin yang menggunakan helikopter milik Polda Sumut dalam resepsi pernikahannya.(Handout) 

SERAMBINEWS.COM - Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw menegaskan bahwa pilot helikopter telah bertindak di luar prosedur dengan mengizinkan sepasang pengantin menggunakan helikopter milik Polri pada Minggu (25/2/2018) di Lapangan Haji Adam Malik, Kota Siantar.

Klarifikasi terhadap video yang sempat heboh diperbincangkan ini disampaikan berdasarkan hasil temuan tim gabungan yang dipimpin Irwasda, Propam dan Biro Operasi.

Hasil penyelidikan tim ditemukan indikasi kuat penggunaan sarana yang tidak sesuai prosedur yaitu penggunaan helikopter oleh pilot Iptu Togu.

"Pilot helikopter unprosedural. Hasil pemeriksaan awal ini akan dilaporkan kepada ankum atau atasannya di Ditpolairud Baharkam Polri untuk memproses pelanggaran yang dilakukan. Apakah terkait pelanggaran disiplin atau etika, kecuali kami diberikan mandat untuk pemeriksaan selanjutnya," kata Paulus, Sabtu (3/3/2018).

Sang pilot, lanjut Paulus, berstatus di bawah kendali operasi (BKO) dari Ditpolairud Baharkam Polri pada Polda Sumut yang dirotasi sebulan sekali. "Karena ini sudah viral ke mana-mana, kami mengusulkan yang bersangkutan harus segera ditarik ke markas besar dan tidak ada kaitan pihak yang berpesta dengan keluarga kepolisian," ucapnya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Ginting yang ditanyai soal tindakan kepada pengantin apakah akan dikenakan sanksi dan berapa harga sewa helikopter tersebut, memilih bungkam.

Baca: Raeni, Anak Pengayuh Becak Wisudawati Terbaik Unnes Akan S-3 di Inggris

Dia hanya menjelaskan bahwa status pilot adalah BKO Polda Sumut yang pada 28 Februari 2018 surat perintah tugasnya berakhir. "Hanya atasannya yang berhak menghukum. Ditpol Udara Baharkam Polri juga yang akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait termasuk orang yang menaiki helikopter. Kecuali mereka minta Polda Sumut membantu melakukan pemeriksaan, kami akan bantu. Prosedurnya supaya dipahami," kata Rina.

 Tentang siapa yang memberi perintah kepada pilot untuk menerbangkan helikopter dan bagaimana prosedur penggunaan yang harus dilalui.

Rina bilang, mekanisme penggunaannya, pilot harus lapor kepada Kapolda Sumut melalui Karo Ops Polda Sumut. Peruntukannya untuk kegiatan dinas, bukan pribadi. "Pada tanggal kejadian, pilot tidak ada melaporkan sama sekali," kata Rina lagi.

Halaman
12
Editor: Fatimah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved