Senator Fachrul Razi Jadi Pembicara di Thailand, Ini yang Disampaikan Tentang Perdamaian Aceh

"Proses lahirnya institusi ini bagian dari proses transformasi Aceh, mengalami proses dinamika yang sangat dinamis," kata Fachrul

Senator Fachrul Razi Jadi Pembicara di Thailand, Ini yang Disampaikan Tentang Perdamaian Aceh
Senator Fachrul Razi saat mempresentasikan pemikirannya di Bangkok, Thailand 

Laporan Fikar W.Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh membidangi Politik, Hukum, HAM, Perdamaian dan Luar Negeri di DPD RI, H Fachrul Razi, MIP, menyebutkan perdamaian Aceh dapat menjadi model pencapaian perdamaian dunia.

Hal itu disampaikan dalam "Training International" di Bangkok Thailand, Rabu (7/3/2018) waktu setempat.

Kegiatan ini dilaksanakan International Institute of Peace and Development Studies (IIPDS), Asian Muslim Action Netwprk (AMAN), Asian Resource Foundation (ARF) bekerja sama dengan Peace Information Centre (PIC),Thammasat University, Bangkok Thailand.

Baca: JK Layak Terima Nobel Perdamaian

Peserta training, terdiri dari aktivis sosial, mahasiswa dan pekerja perdamaian dari berbagai negara, antara lain Perancis, Inggris, Bangladesh, Liberia, Pakistan, Afganistan, India, Kamboja, Thailand, Nepal, Vietnam Filipina dan Laos.

Fachrul Razi menjelaskan, proses damai Aceh telah berlangsung 13 tahun, sejak 15 Agustus 2005, mengalami liku-liku sangat dinamis dan menarik.

Pasca damai, menurut Fachrul Razi, Aceh memiliki lembaga Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh).

Muncul beberapa institusi lainnya di Aceh sebagai bagimana amanah MoU Helsinki, seperti Lembaga Wali Nanggroe, Partai Politik Lokal, hingga lahirnya Badan Pengelola Minyak Aceh dan Badan Pertanahan Aceh.

"Proses lahirnya institusi ini bagian dari proses transformasi Aceh, mengalami proses dinamika yang sangat dinamis," kata Fachrul.

Baca: Ulama Indonesia Minta KTT OKI Bentuk Pasukan Perdamaian

Senator muda Aceh itu juga memaparkan proses transformasi Komite Perlaihan Aceh atau KPA, mantan tapol napol dan korban konflik yang mendapatkan hak-hak ekonomi dan sosial sebagaimana tertera dalam MoU Helsinki.

Sseperti kesejahteraan, perumahan yang layak, lapangan kerja yang layak dan modal kerja yang akomodatif serta lahan (tanah) sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya dipaparkan pula program "youth for peace" di Aceh yang menekankan pada penguatan "capacity building" dan "leadership character building" melalui Program Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA), yang saat ini memiliki lebih dari 5.000 alumni di seluruh Aceh.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved