Opini

Paradoks Aceh dalam ‘Cacat Bawaan’ Demokrasi Kita

SECARA universal, sistem demokrasi yang merupakan antitesa dari sistem monarkhi dan otokrasi, menempatkan rakyat

Paradoks Aceh dalam ‘Cacat Bawaan’ Demokrasi Kita
Tribun Pontianak
Jokowi - Prabowo diperkirakan akan kembali bertanding dalam Pilpres 2019 

Oleh Fuad Mardhatillah UY Tiba

SECARA universal, sistem demokrasi yang merupakan antitesa dari sistem monarkhi dan otokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan tertinggi secara sah dan absolut. Maka, di mana pun demokrasi itu berlangsung, rakyat niscaya harus menjadi pemilik absolut kekuasaan dan kedaulatan tertingginya, yang kemudian harus berlaku dengan nyata dalam sistem tata kelola sebuah Negara dan pemerintahannya.

Jadi, meskipun penafsiran dan penjabaran operasional sistem demokrasi ini, memiliki rentangan model representasi rakyat yang cukup luas dan berbeda-beda antar negara-negara, namun kedaulatan niscaya harus terjaga untuk tetap berada di tangan rakyat.

Negara Indonesia dengan falsafah ideologi Pancasila, juga telah memilih demokrasi menjadi sistem bernegara dan tata kelola pemerintahannya. Namun dalam jabaran operasional prosedural menyangkut tata kehidupan bernegara, yang lahir dari rahim logika pemikiran demokrasi bangsa Indonesia yang kini berlaku dan barlangsung, di Indonesia, termasuk Aceh, tampaknya gagal menjaga kedaulatan, untuk niscaya tetap berada di tangan rakyat.

Sebagai bukti kegagalan itu, cermatilah kehidupan bernegara kita selama ini seperti dalam kasus berikut ini. Ketika penetapan orang-orang terpilih pada Pilkada dan Pileg telah usai, maka sosok-sosok kandidat yang terpilih sebagai kepala daerah dan anggota parlemen itu, status sosialnya segera berubah menjadi orang-orang terhormat dengan segala privilege dan fasilitasnya, hasil rumusan bikinan mereka sendiri. Namun, privilege, protokoler atau keistimewaan itu justru membuat jarak yang memisah kepala daerah dan para anggota legislatif dari konstituennya. Seperti apa yang mereka rumuskan dalam Protap, Protokoler bagi Kepala Daerah, UU MD3 bagi anggota DPR-RI dan Peraturan Tatib di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara rakyat yang sebelum Pileg, Pilkada dan Pilpres yang berperan sebagai para pemilik suara yang berdaulat, tetapi pascapilpres, pileg dan pilkada, tak lagi memiliki legal standing yang kuat untuk mengontrol dan mengendalikan mereka yang terpilih, menjadi penguasa, baik di legislatif maupun di eksekutif.

Itulah “cacat bawaan” demokrasi bersama segala konsekuensi dan derivasi akibatnya, yang berlangsung dalam kehidupan demokrasi kita, dari dulu hingga sekarang. Namun ketiadaan ruang “kuasa dan daulat rakyat” paska pemilu itu, sepertinya semua warga bangsa ini tidak memahami dan menyadarinya, kalau itu adalah “cacat bawaan” yang dilahirkan dari rahim logika pemikiran demokrasi kita.

Implikasi tragisnya, dalam demokrasi bercacat bawaan itu, rakyat Aceh tidak memiliki kekuasaan dan kedaulatan apapun lagi, untuk secara proaktif dapat melakukan sesuatu dengan tegas, pasti dan bersifat determinan dalam konteks mengantisipasi RAPBA 2018 yang tak kunjung disahkan oleh legislatif dan eksekutif. Di sinilah terlihat kedua belah pihak sepertinya sedang sama-sama bersandiwara di atas nasib buruk rakyat Aceh.

Pascapemilu itu, rakyat tidak lagi memiliki kuasa dan daulat, untuk fungsi-fungsi mengontrol, menilai dan mengkritisi apa pun yang dilakukan dan berlangsung dalam dialektika interaktif antara legislatif dan eksekutif. Di samping itu, rakyat juga tidak lagi dapat berperan sebagai saksi, untuk menilai siapa yang sesungguhnya yang menyimpang, tidak menjalankan amanah dan tidak berpihak pada kemaslahatan nyata dan kepentingan luas masyarakat.

Ketiadaan forum kuasa dan daulat rakyat semacam itulah, yang menurut saya merupakan “cacat bawaan” demokrasi kita, di mana rakyat secara legal-formal tak lagi memiliki kekuasaan apa-apa, dan hanya menjadi penonton yang sekaligus korban belaka. Kecuali kalau rakyat mau berdemonstrasi, walau legislatif maupun eksekutif, bisa sama-sama bersikap tak peduli, atau bahkan mengelak untuk bertemu, tanpa rakyat memiliki legal standing yang memberi hak dan kuasa bagi rakyat untuk menghukum atau bahkan memecat (impeach) mereka.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved