Opini

Investasi Wakaf

RENCANA Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan investasi di tanah wakaf Baitul Asyi di Mekkah, Arab Saudi

Investasi Wakaf
Kolase Serambinews.com/ist
Elaf Al Mashaer dan Ramada, dua hotel yang berdiri di atas tanah wakaf ulama asal Aceh, Habib Bugak Al-Asyi, di dekat Masjidil Haram, Mekkah. 

(Menyoal Rencana Investasi BPKH di Baitul Asyi)

Oleh Fahmi M. Nasir

RENCANA Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan investasi di tanah wakaf Baitul Asyi di Mekkah, Arab Saudi, kini hangat diberitakan oleh berbagai media dan menjadi bahan diskusi berbagai lapisan masyarakat, terutama di Aceh. Pro dan kontra pun terjadi, masing-masing pihak memiliki cara pandang yang berbeda dengan memberikan justifikasi yang berbeda pula.

Artikel ini bertujuan untuk menengahi polemik tersebut dengan melihat sejarah wakaf Aceh di Mekkah, bagaimana mekanisme tata kelola yang sedang dilakukan sesuai dengan regulasi di Arab Saudi, dan bagaimana pola investasi yang sering dilakukan dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf di sana. Snouck Hurgronje (1889) mencatat bahwa banyak sekali rumah wakaf Aceh di Mekkah, di antaranya adalah Baitul Asyi.

Sejarah Baitul Asyi
Baitul Asyi ini pada mulanya adalah wakaf sepetak tanah dengan sebuah rumah dua tingkat di atasnya yang berada di daerah Qusyasyiah. Wakaf ini dilakukan oleh Habib Bugak Asyi pada 1809 ketika beliau datang ke hadapan hakim Mahkamah Syariah Mekkah dan mengutarakan keinginannya untuk mewakafkan tanah dan rumah seperti tersebut di atas, yang kemudian dituang dalam Penetapan Mahkamah Mekkah tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi.

Al Yasa’ Abubakar (2009) menyebutkan bahwa ketika musim haji 2002 Syeikh Abdul Ghani Mahmud Asyi, selaku nazir saat itu, menyerahkan salinan Penetapan Mahkamah Mekkah tentang Ikrar Wakaf Habib Bugak Asyi (Akta Ikrar Wakaf) kepada Abdullah Puteh, Gubernur Aceh pada masa itu. Naskah aslinya disimpan beliau selaku nazir di Mahkamah Mekkah.

Dalam Akta Ikrar Wakaf itu disebutkan bahwa Habib Bugak Asyi ketika mewakafkan tanah dan rumah itu menetapkan beberapa syarat untuk dilaksanakan oleh nazir wakaf: Pertama, rumah tersebut hendaklah dijadikan tempat tinggal jemaah haji asal Aceh yang datang ke Mekkah untuk menunaikan haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekkah;

Kedua, kalau sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekkah untuk naik haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar “Jawi” (istilah yang digunakan untuk menyebut Wilayah Asia Tenggara ketika itu) yang belajar di Mekkah;

Ketiga, seandainya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekkah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekkah yang belajar di Masjid Haram. Terakhir sekiranya mereka ini pun tidak ada juga, maka wakaf ini hendaklah diserahkan kepada Imam Masjid Haram untuk membiayai keperluan Masjid Haram.

Ketika terjadi perluasan Masjid Haram pada 1950-an, tanah dan rumah wakaf Baitul Asyi itu kena gusur. Tanah dan rumah yang digusur itu diberikan kompensasi oleh pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada nazir wakaf Baitul Asyi. Nazir wakaf kemudian memanfaatkan uang kompensasi ganti rugi itu untuk membeli aset dalam bentuk tanah di lokasi yang strategis setelah mendapatkan izin dari Mahkamah Mekkah selaku pengawas aset wakaf Baitul Asyi.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved