Opini

Darurat Integritas KIP dan Panwaslih

PRASYARAT pemilu demokratis menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berintegritas

Darurat Integritas KIP dan Panwaslih
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Panwaslih Aceh Tamiang evaluasi hasil Pilkada 

Oleh Zahlul Pasha

PRASYARAT pemilu demokratis menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, begitu kriteria yang ditetapkan ACE (Administrasion and Costof Election), satu pengawas pemilu internasional yang menjamin terlaksananya pemilu berintegritas. Di Aceh, integritas penyelenggara pemilu selalu menjadi sorotan publik karena kerap dikaitkan dengan proses rekrutmen yang dilakukan sepenuhnya oleh parlemen Aceh. Proses rekrutmen lembaga penyelenggara pemilu, baik KIP maupun Panwaslih Aceh, dinilai sebagai proses perekrutan yang tidak mandiri, karena ada campur-tangan partai politik (parpol) lewat orang-orangnya di DPRA dan DPRK.

Realitas menunjukkan krisis integritas penyelenggara pemilu Aceh bukan lagi sebuah anggapan tak berdasar. Kondisi ini setidaknya terkonfirmasi dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang pada tahun ini telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota penyelenggara pemilu di Aceh (KIP dan Panwaslih), baik berupa peringatan maupun pemberhentian karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Penangkapan Ketua KIP Lhokseumawe yang menggunakan sabu-sabu di kantornya (Serambi, 1/4/2018), semakin menunjukkan ada ketidakberesan dalam tubuh penyelenggara pemilu. Meskipun perbuatan mengonsumsi sabu-sabu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan bukanlah persoalan integritas bagi penyelenggara pemilu, tetap saja perbuatan Ketua KIP Lhokseumawe telah mencoreng nama besar institusi keseluruhan.

Perihal integritas, awal 2018, DKPP menjatuhkan sanksi untuk enam anggota KIP Aceh lantaran mengeluarkan Berita Acara pada Juli 2017 tentang klarifikasi calon Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPRA dari PPP atas nama Fakhrurrazi H Cut menggantikan Muchtar Al Khutby yang meninggal. Padahal, Fakhrurrazi sebagai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2014 yang diusulkan oleh PPP Aceh, tidak lagi memenuhi syarat diajukan sebagai calon PAW karena telah mengundurkan diri sebagai kader dan anggota DPC PPP Aceh Utara, guna memenuhi syarat maju sebagai Calon Bupati Aceh Utara dari jalur perseorangan pada Pilkada 2017 lalu.

Sanksi pemberhentian juga dijatuhkan DKPP kepada Syukurdi sebagai Ketua Panwaslih Aceh Besar pada 19 Maret 2018. Syukurdi terbukti melakukan pelanggaran kode etik, karena tercatat sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022 Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar pada Pilkada lalu.

Tidak hanya itu, pada 2016, DKPP telah memberhentikan Muhammad Jakfar sebagai anggota KIP Abdya karena pernah menjadi Ketua Tuha Lapan DPW Partai Aceh Abdya (Serambi, 26/10/16). Asqalani (2017) berdasarkan data dari DKPP mencatat bahwa pada 2016 hingga 2017 lalu, terdapat 17 perkara putusan pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP terhadap penyelenggara pemilu di Aceh.

Amat bermasalah
Sejumlah kasus di atas menunjukkan betapa integritas lembaga penyelenggara pemilu di Aceh amat bermasalah. Padahal, prasyarat pemilu demokratis menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Integritas secara sederhana dimaknai kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Penyelenggara pemilu dapat dikatakan “berintegritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Termasuk pula kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu.

Sebab itu, integritas selalu menuntut adanya independensi dan nir-intervensi kepentingan terhadap kelompok politik tertentu. Artinya, pemilu demokratis hanya mungkin apabila kredibilitas para penyelenggara pemilu terjamin. Lantas di Aceh, apa sebab munculnya persoalan integritas penyelenggara pemilu sehingga DKPP pun banyak sekali menjatuhkan sanksi?

Sejumlah pemerhati kepemiluan menyebutkan masalahnya terletak pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu itu sendiri. Terkait kelembagaan KIP, dalam risetnya Fuadi (2016) menyatakan akar persoalan integritas yang dihadapi lembaga ini terletak pada Pasal 56 UUPA yang mensyaratkan pengisian jabatan KIP dilakukan oleh DPRA. Pasal ini tidak sejalan dengan jiwa Pasal 24E ayat (5) UUDNRI Tahun 1945, bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal yang sama juga melanda lembaga Panwaslih sebagaimana dikemukakan Ferzi Falevi dan Zainal Abidin (2017).

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved