DPRA Bentuk Tim Inventarisasi Obligasi

Anggota Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4) menyepakati

DPRA Bentuk Tim Inventarisasi Obligasi
ZAINI (kiri) warga Pasi Aceh Kecamatan Woyla Aceh Barat memperlihatkan surat obligasi pinjaman nasional nominal Rp 100 milik kakeknya Seiman ketika mendatangi Biro Serambi, Meulaboh, Senin (2/ 4). Di Aceh Barat sudah enam ahli waris mengantongi surat obligasi yang hingga kini tidak ada kejelasan soal surat tersebut. 

BANDA ACEH - Anggota Badan Musyarawah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banmus DPRA), Selasa (3/4) menyepakati untuk membentuk satu wadah guna menginventarisasi keberadaan obligasi (surat pinjaman uang dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan) masyarakat Aceh untuk pembelian pesawat pertama Indonesia jenis Dakota RI-001 setelah kemerdekaan RI.

Wadah itu dinamai Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh untuk Indonesia. “Tugas tim ini di samping melakukan inventarisasi juga akan kita verifikasi keasliannya (obligasi) apakah asli ataupun paslu,” kata Ketua Banmus DPRA, Muharuddin dalam konferensi pers seusai rapat tertutup.

Muharuddin yang diampingi Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan menyebutkan bahwa wadah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRA dan dibantu wakil ketua yang dijabat para wakil ketua DPRA, sekretaris dijabat Sekwan, dan anggota terdiri atas para ketua fraksi dan komisi.

Dia jelaskan, tujuan pembentukan wadah tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri memperjuangkan obligasi tersebut. Bahkan pihaknya akan meminta bantu pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkaji keaslian dari oblikasi tersebut.

“Ternyata banyak sekali obligasi yang dimiliki masyarakat Aceh. DPRA memandang ini perlu menjembatani masyarakat. Sebenarnya ini tugas dari eksekutif, tapi kami lihat belum ada aksi apa pun dari Pemerintah Aceh maka terpanggil kami dari DPRA untuk menjembatani masyarakat,” ulasnya.

Muharuddin mengimbau kepada masyarakat Aceh atau ahli waris yang memegang obligasi untuk segera melaporkan kepada DPRA. Setelah semua terkumpul, tim tersebut nantinya akan melakukan verifikasi keaslian obligasi dengan melibatkan para pakar dibidangnya.

Politisi Partai Aceh itu menyatakan bahwa obligasi itu memiliki masa berlaku yaitu dari tahun 1946-1956 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1946 tentang pinjaman dalam negeri atas angunan negara untuk usaha pembangungan negara.

Pada ayat 4 Pasal 3 disebutkan, ‘uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini akan dibayar kembali dalam selama-lamanya 40 tahun dihitung mulai tahun sesudah sesuatu perjualan sebagai dimaksud dalam ayat ke empat pasal 1 diselenggarakan’.

“Kalau kita mengacu pada obligasi tersebut. Setahu saya pada tahun 80an ada upaya atau pengumuman dari pemerintah kepada masyarakat yang memiliki obligasi tersebut untuk melaporkan kepada negara. Pada saat itu dibatasi lima tahun untuk melaporkan itu,” katanya.

Namun demikian, jelas Muharuddin, kondisi Aceh saat itu masih sangat terbatas karena belum memiliki saluran telepon. “Kita belum memiliki HP dan informasi dikoran sangat terbatas. Maka wajar ada masyarakat Aceh saat itu tidak tahu ada imbauan tersebut,” katanya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved