Opini

Hukuman Jinayat ‘Aceh Meuadab’

BEBERAPA hari belakangan ini Aceh dikejutkan dengan berita pembongkaran jaringan prostitusi online

Hukuman Jinayat ‘Aceh Meuadab’
Sejumlah wanita dan tiga pria yang ditangkap Tim gabungan Polres Lhokseumawe yang berhasil mengungkap dua jaringan prostitusi pada Senin (26/3/2018) malam sekitar pukul 23.00 WIB, Selasa (27/3/2018). Penggelaran kasus prostitusi itu dimpimpin oleh Kapolres AKBP Ari Lista Irawan, Wakapolres, Kompol Imam, Kabag Ops, Kompol Imam, dan Kasat Reskrim, AKP Budi Nasuha. SERAMBI/ZAKI MUBARAK 

Oleh Affan Ramli

BEBERAPA hari belakangan ini Aceh dikejutkan dengan berita pembongkaran jaringan prostitusi online. Kebanyakan pelanggannya para pejabat dan pengusaha. Seorang ibu memberi testimoni, suaminya seorang pegawai negeri sipil (PNS) sudah meniduri 50 pekerja seks komersial (PSK). Kemudian, Tgk Faisal Ali, seorang pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengimbau agar pihak kepolisian tidak menyebarkan nama-nama para pejabat pelanggan prostitusi ini. Tidak boleh membuka aib orang (Serambi, 26/3/2018).

Saya kaget, bukan karena Lem Faisal (sebutan akrab Tgk Faisal Ali) ingin melindungi nama baik para penjinayat pelanggan prostitusi. Tapi karena pernyataan seperti itu bagaimanapun, pasti tidak populis. Publik kita ingin mendengar nama-nama mereka diumumkan, lalu hukumannya ditetapkan. Kali ini berbeda, biasanya Lem Faisal menyuarakan nada seirama dengan massa. Kehendak menghukum seberat-beratnya.

Bagi saya, pandangan Lem Faisal kali ini bergerak maju. Ketimbang menghukum dan mempermalukan para penjinayat pelanggan PSK, kepolisian diminta menegakan nilai yang lebih tinggi dalam Islam, supremasi akhlak. Akhlak mewajibkan kita menutupi aib orang sejauh kejahatannya berefek personal. Bukan membukanya ke publik, memamerkan ke khalayak, dan mengarak orang-orang tertuduh pelaku pidana. Mestinya “supremasi akhlak” seperti ini berlaku juga terhadap perempuan-perempuan tertuduh PSK dan semua tersangka pelaku jinayat di gampong-gampong.

“Supremasi akhlak” inilah sesungguhnya yang telah dipilih sebagai spirit dasar atau kunci-pijakan membangun Aceh Meuadab, Irwandi-Nova. Website resmi pemerintah Aceh menerangkan program unggulan Aceh Meuadab diurai ke dalam empat bagian elementernya, mencakup pendidikan moral (akhlak), budaya masyarakat adat, penyebaran nilai-nilai keislaman, dan keteladanan pemimpin masyarakat. Imajinasi kita tentang Aceh Meuadab sepatutnya diikat oleh elemen-elemen dasar ini.

Lebih humanis
Penting kiranya mengelaborasi lebih utuh elemen-elemen dasar ini, guna tumbuhnya imajinasi Aceh Meuadab yang akurat pada pikiran banyak pihak. Tidak terbiarkan ianya rentan tersedot dalam sistem penalaran masyarakat dan pejabat kita yang terlanjur terinfeksi doktrin supremasi hukuman atau penghukuman “rezim syariat”. Pemahaman elemen-elemen dasar ini pada gilirannya membantu kita mengerti, bukan hanya imbauan Lem Faisal tadi, tapi juga suara-suara gerakan masyarakat sipil Aceh selama ini yang menginginkan peradaban Aceh dibangun lebih humanis.

Elemen pertama, pendidikan akhlak. Dalam tradisi keilmuan Islam, akhlak dibagi dua: pertama, akhlak batin bersifat personal dan kedua, akhlak kehidupan (bioetik) bersifat sosial. Akhlak batin seperti ungkapan Aceh, ujub temeu’ah ria teukaboe sinan yang le ureung binasa (sombong, dengki, pamer, dan takabur membinasakan banyak orang). Adapun akhlak kehidupan, Ali Shomali menyebutnya bio-etik, meliputi pola-pola interaksi manusia dengan komunitasnya sendiri, dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan segala isi ruang yang ditempatinya.

Dalam sejarah Aceh, pendidikan akhlak batin ini dilakukan secara meluas dan sistematik melalui kegiatan-kegiatan sufistik terprogram. Biasanya disebut tarikat-tarikat. Kegiatan-kegiatan sufistik memang dimaksudkan untuk tazkiatun nafs (pensucian batin). Masyarakat kita di gampong-gampong hingga saat ini masih familiar dengan tradisi tarikat, melanjutkan warisan pendidikan akhlak batin dari kebudayaan generasi-generasi terdahulu.

Pendidikan akhlak batin dalam tradisi tarikat dilakukan dalam skema komunitas dan di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Itu tidak dilakukan dengan pengajaran teori moral, apalagi moral Pancasila, pasti tidak berguna. Metodenya adalah menghadirkan pengalaman-pengalaman spiritual kepada peserta didik. Dengan pengalaman-pengalaman itu akhlak menjadi karakter yang melekat, sebuah kualitas jiwa yang melahirkan tindakan-tindakan akhlaki secara spontan dalam ruang waktu berbeda tanpa melalui proses pertimbangan-pertimbangan rasio murni. Pendidikan akhlak dalam makna ini adalah pembangunan akal amali yang meregulasi tindakan-tindakan anggota masyarakat kita.

Dengan kata lain, akal amali tiap-tiap orang mengatur prilakunya, sedemikian sehingga tindakan-tindakan orang tidak perlu banyak diatur oleh undang-undang atau aturan negara. Produksi aturan-aturan negara pengatur tindak tanduk personal masyarakat harus mulai berkurang setiap tahun atau dihilangkan sama sekali. Qanun-qanun dan aturan lainnya yang merampas ruang-ruang personal harus ditinjau ulang, direvisi, atau dibatalkan. Kejahatan-kejahatan personal dengan demikian tidak perlu dihukum negara. Cukup diserahkan ke komunitas tarikat untuk proses pentaubatan dan perbaikannya (taba wa aslaha).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved