PKS Aceh Laporkan Fahri Hamzah ke Polda

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan Fahri Hamzah

PKS Aceh Laporkan Fahri Hamzah ke Polda
KETUA DPW PKS Aceh, Gufran Zainal Abidin didampingi Sekretaris, Khairul Amal dan Kuasa Hukumannya, Kasibuan Daulay melaporkan Fahri Hamzah terkait kasus dugaan pencemaran nama baik partai ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/4). 

BANDA ACEH - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaporkan Fahri Hamzah ke Polda Aceh, Rabu (4/4), terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap partai tersebut melalui akun Twitter pribadinya dan media online.

Pelaporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPW PKS Aceh, Gufran Zainal Abidin dan Khairul Amal bersama Kuasa Hukum Pelapor, Kasibuan Daulay SH ke petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh.

Ketua DPW PKS Aceh, Gufran Zainal Abidin, mengatakan, Fahri Hamzah dilaporkan karena menyebar kebohongan dengan mengatakan “Di PKS boleh melakukan kejahatan apapun yang penting nurut sama pimpinan” melalui Twitter pribadinya pada 4 Januari 2018.

“Kami atas nama struktur DPW PKS Aceh hari ini datang ke Polda Aceh melaporkan saudara Fahri Hamzah yang telah membuat pernyataan kebohongan dan pencemaran nama baik partai di media elektronik,” kata Gufran yang juga anggota DPRA ini.

Saat melapor, Gufran juga melampirkan beberapa pernyataan Fahri Hamzah di media elektronik yang sudah dikliping. “Ini jika dibaca oleh publik dan kita tidak membantahnya maka ini sangat merugikan PKS. Saya memastikan pernyataan Fahri Hamzah tidak benar,” ujarnya.

Gufran mengungkapkan bahwa laporan terhadap Fahri Hamzah bukan yang pertama dilakukan pengurus PKS. Sebelumnya, DPW PKS Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih dulu melaporkan Wakil Ketua DPR RI itu ke polisi dan dilanjutkan DPW PKS Jakarta.

“Saya sebagai pimpinan wilayah dan kader partai tidak pernah mendapatkan arahan seperti ini, bahkan kita meminimalkan setiap kesalahan. Banyak anggota partai melakukan pelanggaran AD/ART maupun hukum positif itu diberi sanksi tegas,” katanya.

Gufran berharap Fahri Hamzah bisa meminta maaf kepada pengurus partai atas pernyataannya yang dinilai tidak mendasar. “Kalau dia memang sengaja membuat pernyataan dan mencemarkan nama baik partai, maka kami tetap melanjutkan laporan ini,” tukasnya.

Sementara Kuasa Hukum Pelapor, Kasibuan Daulay SH mengatakan, pernyataan Fahri Hamzah yang menyebarkan berita bohong dan penghinaan untuk pimpinan PKS dan seluruh kader partai itu diseluruh Indonesia termasuk Aceh telah melanggar hukum.

Menurutnya, Fahri Hamzah yang sudah dipecat dari kader PKS itu bisa dikenakan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28, Pasal 45, UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 310 dan 311 KUHP.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved