Salam

PLD Jangan Lepas Tangan Untuk Kelancaran Dana Gampong

Memasuki bentang waktu empat bulan tahun anggaran 2018, lima dari 23 kabupaten/kota di Aceh belum

PLD Jangan Lepas Tangan Untuk Kelancaran Dana Gampong
Acehselatan.com
Ilustrasi 

Memasuki bentang waktu empat bulan tahun anggaran 2018, lima dari 23 kabupaten/kota di Aceh belum menyalurkan dana desa atau alokasi dana gampong (ADG) tahap I tahun 2018, yaitu Pidie, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil.

Kemacetan penyaluran dana gampong itu menimbulkan efek berantai, mulai dari pembangunan proyek gampong yang terhenti, hingga perangkat gampong, imum meunasah harus gigit jari, karena tak bergaji.

Seperti diakui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, dalam agenda budget talk terkait ‘Kinerja Anggaran Triwulan I Tahun 2018 Lingkup Aceh’, Rabu (4/4).

Macetnya dana desa untuk kelima kabupaten itu karena masing-masing kabupaten belum mengirim Perda tentang Dana Desa ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

Sebenarnya dana gampong yang nilainya ada yang menembus angka Rp 1 miliar per gampong tersebut, esensinya sama dengan dana APBK atau APBA untuk level propinsi. Karenanya mata anggaran secara global disebut sebagai Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (APBG). Esensinya, jika dana itu terlambat dicairkan, maka ‘puasa’lah seluruh perangkat gampong atau orang orang yang jerihnya ditanggung APBG.

Persoalannya mengapa selalu terlambat? Seperti diakui salah seorang petinggi BPM Aceh Besar, usulan dana gampong itu diawali dalam bentuk qanun gampong tentang APBG tahun berjalan. Jika ini terlambat, maka macetlah perjalanan pencairan APBG.

Setelah direalisasikan qanun gampong, maka dilanjutkan dengan qanun kepala daerah dalam bentuk Perbup atau Perwal. Setelah itu barulah usulan dilanjutkan hingga level Kemendagri dan Depkeu.

Lantas dimana punca persoalan kemacetan dana gampong tersebut? Semua itu dimulai sejak level gampong, hingga kemudian macet di level Perbup/Perwal. Sangat miris jika ada yang menghubung-hubungkan keterlambatan dana ADG dengan pengesahan APBK atau APBA. Karena memang tak ada hubungan, sebab dana itu diluncurkan dari ‘Jakarta’ melalui DJPb dan langsung ke kas daerah tingkat II.

Seharusnya keterlambatan itu tak boleh terjadi, karena pemerintah telah menyiapkan semaunya sejak level gampong. Penyusunan RAPBG dilakukan dengan pendamping lokal desa (PLD) yang rata rata membawahi empat gampong. Tenaga PLD itu juga bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap dana tahapan dana gampong, sebagai syarat pencairan dana tahapan selanjutnya.

Artinya, jika tenaga PLD ini benar benar dimanfaatkan oleh gampong, serta pihak kabupaten/kota yang proaktif untuk melahirkan Perbup/Perwal secara tepat waktu, tak akan pernah terdengar cerita tentang keterlambatan turunnya dana gampong.

Di sisi lain, tenaga PLD juga jangan malah lepas tangan dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendamping. Tepatnya jangan hanya menanti jerih di akhir bulan, namun bersikap profesional sesuai klausul kontrak tugas yang mereka teken.

Bagaimanapun, keterlambatan dana ADG itu bukan hanya sebatas macetnya pembangunan gampong, tapi lebih jauh dari itu, menyangkut hajad hidup perangkat gampong, imum meunasah hingga tuha peut dan tuha lapan. Mungkin...kalau yang terlambat gajian itu Pak Bupati atau Pak Gubernur dan anggota dewan yang terhormat, tentu tak terlalu berakibat fatal. Tapi jika yang tersumbat ekonominya adalah keuchik atau teungku imum, tentu efeknya lebih terasa dan menggigit.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved