Prokontra Pergub Cambuk

Pergub ‘Cambuk di LP’ Ditanggapi Prokontra

Keputusan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018

Pergub ‘Cambuk di LP’ Ditanggapi Prokontra

BANDA ACEH - Keputusan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang mengatur tempat pelaksanaan uqubat cambuk harus di lembaga permasyarakatan (LP), menuai ragam reaksi dari berbagai kalangan.

Ada pihak yang mendukung dan tidak sedikit yang memprotes gagasan gubernur. Sementara Irwandi beralasan, pengalihan tempat uqubat cambuk dari halaman masjid ke LP agar tak ditonton anak-anak dan melarang direkam dengan HP atau kamera (wartawan TV).

Anggota DPRA dari Fraksi PAN, Asrizal H Asnawi mengaku sependapat dengan ide Gubernur. Dengan melokasilir tempat cambuk, menurutnya, prosesi cambuk akan lebih tertib. “Saya sepakat jika uqubat cambuk dilaksanakan di LP,” kata Asrizal, Sabtu (14/4).

Ada tiga alasan Asrizal mendukung Pergub. Pertama, tidak ditonton anak-anak. Kedua, tidak menimbulkan imej bahwa masjid sebagai tempat menghukum orang, serta ketiga, agar foto-foto dan video tak dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan syariat Islam oleh orang-orang yang anti.

“Khusus tentang rekaman foto dan video saya berpandangan, merekam prosesi cambuk dan kemudian menyebarkannya melalui media sosial maupun situs berbagi video semacam Youtube, merupakan proses yang kurang baik,” ujarnya.

Namun, Asrizal mengusulkan agar cambuk tidak dilaksanakan di LP, tapi di tempat terbuka lain seperti stadion sepakbola atau membuat tempat khusus.

Berbeda dengan Asrizal, Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif Sanusi malah tak sepakat jika uqubat cambuk dibatasi hingga tak boleh direkam. Sebenarnya, jelas Musannif, pelaksanaan cambuk bukanlah untuk mempermalukan, tapi untuk efek jera bagi pelanggar.

Dikatakan, ada perbedaan statemen Gubernur yang disampaikan dalam pertemuan dengan forkopimda sebelum Pergub itu diteken, dengan setelah diteken. Menurutnya, dalam pertemuan dengan forkopimda, Irwandi tak menyampaikan bahwa cambuk tak boleh direkam.

Selain itu, dalam pembahasan dengan forkopimda, permintaan tempat awalnya bukan di dalam LP, tapi di halaman LP. Tujuannya, agar ketika uqubat cambuk terhadap pelanggar syariat berlangsung, petugas LP bisa memastikan anak-anak tidak ada di sana.

Kalau itu yang dilakukan, Musannif tidak sepakat karena bertentangan dengan qanun dan tak bisa jadi efek jera bagi pelanggar. “Pernyataan uqubat di dalam LP dan tidak boleh membawa kamera itu tidak dibahas di dalam rapat itu,” katanya.

Sementara itu, Kadis Syariat Islam Aceh, Dr Munawar A Jalil menyatakan, dalam melahirkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 melibatkan beberapa lembaga terkait seperti Mahkamah Syariah, akademisi, Satpol PP WH, Baitul Mal, Kanwil Kemenkumham, MAA, Kejaksaan, MPU Aceh, Polda Aceh, Kodam Aceh, serta tokoh masyarakat.

“Malah Ketua MPU (Prof Muslim Ibrahim) beberapa hari menjelang Pergub itu diteken, hadir bersama Forkopimda Aceh dan unsur terpilih lainnya dalam rapat bersama Gubernur,” ujar Munawar menapik tudingan yang menyatakan ulama tak dilibatkan dalam penyusunan Pergub itu.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali dengan tegas mengatakan MPU tidak pernah diminta pertimbangan terkait Pergub itu. Tgk Faisal menyatakan kehadiran Ketua MPU Aceh dalam rapat forkopimda hanya untuk mendengarkan keinginan Gubernur yang akan mengeluarkan Pergub.

“Sudah saya tanya ke Prof Muslim, bukan meminta pertimbangan. Andaikata meminta pertimbangan, MPU akan memberi pandangan, bagaimana dasar hukum Islam, bagaimana padangan dari qanun, tanya ke pakar bagaimana turunan dari qanun, itu tidak ada,” kata Tgk Faisal Ali, Sabtu (14/4).

Harusnya, sambung Tgk Faisal, Gubernur mengirim surat dan draf Pergub ke MPU Aceh untuk meminta pertimbangan, bukan hanya menyampaikan secara lisan. “Kalau hanya hadir ke sana, jangankan Abu Muslim, saya juga sudah pernah mendengar kabar itu,” ungkap dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved