Prokontra Pergub Cambuk

Pergub Hukum Acara Jinayat Memperkuat Qanun

SEBUAH produk hukum selalu ada yang pro dan kontra, betapa pun sempurnanya. Fenomena inilah yang terlihat

Pergub Hukum Acara Jinayat Memperkuat Qanun
GUBERNUR Aceh Irwandi Yusuf berdiskusi dengan berbagai pihak di Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu, sebelum menerbitkan Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. 

SEBUAH produk hukum selalu ada yang pro dan kontra, betapa pun sempurnanya. Fenomena inilah yang terlihat dengan Peraturan Gubernur (pergub) No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub yang baru dikeluarkan Gubernur drh Irwandi Yusuf MSc ini mendapat penolakan oleh sebagian kalangan.

Nah, pemerintah Aceh sendiripunya serangkaian argumen bahwa Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun.Pergub tersebut justru untuk memperkuat aturan yang sebelumnya telah ada yaitu Qanun No. 7 Tahun 2013.

Di dalam qanun disebutkan bahwa uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir, sama halnya dengan isi Pergub yang baru dikeluarkan itu. Hanya saja, lokasi pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Di dalam qanun, ada beberapahal yang seharusnya tidak diperbolehkan namun justru terjadi. Misalnya pada pasal 262 ayat 2 yang dalam isinya disebutkan bahwa uqubat cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Selama ini aturan tersebut sering ilanggar, dengan hadirnya anakanak saat eksekusi cambuk. selain itu, dalam pasal yang sama di ayat 4, disebutkan bahwa jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter. Kalau melihat hal tersebut, Pergub tidak untuk menghilangkan substansi dari Qanun, tapi justru memperkuat aturan seperti yang tertera dalam Qanun.

Selebihnya, isi dari PergubNo. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sama dengan Qanun No. 7 Tahun 2013. Pergub hanya merincikan bahwa tempat pelaksanaan uqubat di area terbuka yang lebih mudah dikendalikan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Itu berarti secara fiqih, tidak ada substansi pergub yang bertentangan dengan qanun. Lebih dari itu, Pemerintah Aceh sendiri telah erkonsultasi dengan banyak pihak sebelum regulasi sebagaipenjabaran dari qanun tersebut dikeluarkan.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved