Politisi PSI Aceh: Jangan Baru Baca Satu Peraturan, Sudah Latah Bicara Legalitas

Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Gerindra PKS di DPRA, Abdurrahman yang seolah menakut-nakuti SKPA dan para rekanan,

Politisi PSI Aceh: Jangan Baru Baca Satu Peraturan, Sudah Latah Bicara Legalitas
ist
Wakil Ketua PSI Aceh, Indra P Keumala.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Aceh, Indra P Keumala meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar bersikap arif dan lebih bijaksana dalam menyikapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang telah diputuskan melalui Peraturan Gubernur.

Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Gerindra PKS di DPRA, Abdurrahman yang seolah menakut-nakuti SKPA dan para rekanan untuk tidak melaksanakan program pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus.

"Sebaiknya anggota dewan harus bersikap arif dan tidak perlu memperkeruh situasi melalui pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Yang dibutuhkan saat ini justru berupa dorongan kepada pemerintah Aceh untuk menyegerakan pelaksanaan program-program pembangunan agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Indra P Keumala, Kamis (19/4/2018).

Perdebatan soal APBA, lanjut Indra, sudah bukan lagi pada ranah sah-tidaknya ditetapkan melalui pergub.

Baca: Tiyong Sebut Abdurrahman Ahmad Salah ‘Jep Ubat’ Terkait Dana Otsus 2018 tak Bisa Digunakan

Sehingga saat ini masyarakat lebih mengharapkan agar anggaran yang gagal ditetapkan melalui qanun itu dapat dijalankan secepat mungkin.

"Saya kira tidak elok jika ada anggota dewan terus bersikeras dengan pendiriannya. Jangan cuma baru membaca satu peraturan perundang-undangan, lalu latah bicara soal aspek legalitas," ujar Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI Provinsi Aceh ini.

Baca: Dana Otsus tak Bisa Digunakan

Indra mengatakan, saat ini DPRA justru dituntut bersiap diri untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap program pembangunan Aceh yang telah ditetapkan melalui pergub.

Hal itu penting guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran tanpa kebocoran.

Kata Indra, apabila DPRA secara kelembagaan ternyata masih menganggap bahwa pergub APBA yang telah disahkan dan disetujui pemerintah sebagai produk hukum ilegal sehingga pelaksanaannya berpotensi menimbulkan masalah.

Maka menurutnya, hal itu perlu dibawa ke ranah hukum.

"Silahkan saja diuji melalui proses peradilan sehingga kesannya tidak semata-mata memberikan pernyataan yang hanya melahirkan polemik," pungkas Indra P Keumala. (*)

Penulis: Yusmadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved