Opini

Paradoks Pengusahaan Sumur Tua Migas

PERISTIWA blow out (semburan) yang diikuti terbakarnya sumur minyak yang dikelola warga, di Gampong Pasir Putih

Paradoks Pengusahaan Sumur Tua Migas
SERAMBINEWS.COM
Kolase foto sumur minyak Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur yang terbakar pada Rabu (25/4/2018) dinihari. Hingga Sabtu (28/4/2018), sudah 21 orang meninggal, 39 mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. 

Oleh Bambang Antariksa

PERISTIWA blow out (semburan) yang diikuti terbakarnya sumur minyak yang dikelola warga, di Gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, pada Rabu 25 April 2018, mengesankan ada yang salah dalam tata kelola Minyak dan Gas (Migas) di Aceh. Lebih dari 20 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya menderita luka bakar dirawat di rumah sakit. Belum lagi kerugian harta benda, serta risiko kerusakan lingkungan akibat peristiwa ini.

Ini bukanlah peristiwa yang pertama terjadi di Aceh. Tetapi, secara korban jiwa, kejadian ini yang terbesar dampak kerugiannya. Sumur minyak yang dikelola secara ilegal oleh warga, diduga menjadi penyebabnya. Ilegal dalam arti, kegiatan pengusahaan minyak bumi ini, tidak dilakukan sesuai tahapan dan melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.1 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, menyebutkan sumur tua adalah “sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum 1970 dan pernah diproduksikan, serta terletak di lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor”.

Sebaran sumur tua ini memang banyak berada di wilayah kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Pengusahaan sumur minyak ini, marak dilakukan warga pasca-perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh, dimaknai secara beragam. Salah satunya mengelola sumber daya alam yang selama puluhan tahun “dimonopoli” oleh agen yang direstui oleh negara.

Posisi dilematis
Posisi dilematis inilah yang dihadapi oleh Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang di wilayahnya terdapat sumur tua. Penegakan hukum secara represif dihadapkan dengan kepentingan ekonomi warga. Jadi, seolah-olah aparatur penegak hukum dan pemangku kepentingan melakukan pembiaran akan hal ini. Bukan rahasia lagi, jika bisnis minyak ilegal ini mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu pula.

Padahal dasar diterbitkannya Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya.

Artinya, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi didalam pengusahaan pertambangan minyak pada sumur tua. Partisipasi ini diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi Unit Desa (KUD).

Sejumlah persyaratan pun diwajibkan untuk memperoleh izin mengusahakan sumur tua ini, seperti peta dan koordinat lokasi, jumlah sumur yang dimohon dan nama lapangan (wilayah kerja migas), rencana produksi minyak bumi, usulan imbal jasa, Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (K3LL), usulan penanggungjawab K3LL, teknologi yang digunakan, kemampuan keuangan, serta tenaga kerja yang diperkerjakan.

Lokasi blow out secara fakta berada pada wilayah kerja Migas PT Pertamina EP Asset 1. Artinya, sebagai Kontraktor Kotrak Kerja Sama, PT Pertamina EP yang semestinya paling tahu, apa dan mengapa yang terjadi di wilayah kerjanya. Karena, merujuk kepada Permen ESDM No.1 Tahun 2008, permohonan pengusahaan sumur minyak pun ditujukan kepada kontraktor. Logika sederhananya adalah karena kontraktor sebagai pihak “penguasa” atas wilayah kerja Migas tersebut.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved