Breaking News:

Soal Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN Diduga Bagi-bagi Saham, ICW Minta KPK Lakukan Penyelidikan

ICW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit khusus Pemeriksaan

Editor: Faisal Zamzami
Kolase
Rini Sumarno dan Sofyan Baasir 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi dalam rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

"Kami meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi konflik kepentingan serta indikasi kerugian negara dalam proyek-proyek dikelola oleh PT PLN dan PT Pertamina," ujar peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Menurut ICW, KPK bisa mulai menyelidiki dugaan korupsi tersebut dari proses kerja sama dan proyek penyedia sarana dan prasarana migas, pembangunan pembangkit listrik, serta pembelian listrik dan bahan bakar dari swasta.

Baca: Ini Saran Anggota DPD RI Fachrul Razi untuk Pengelolaan Sumur Minyak di Ranto Peureulak

Baca: Tiongkok Diprediksi Menjadi Pemimpin Global Dalam Industri Robot

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).(Ambaranie Nadia K.M)
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas dalam diskusi di Jakarta, Selasa (10/1/2017).(Ambaranie Nadia K.M) ()

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit khusus Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek strategis di PLN dan Pertamina.

Khususnya, terkait dengan penyediaan energi primer dan pembangkitan listrik.

 Kemudian, melakukan audit pada kontrak dan kerja sama dengan pihak lain yang berindikasi konflik kepentingan, memberatkan keuangan negara, serta tidak memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Hasil audit tersebut dapat diserahkan kepada KPK.

"Walaupun proyek belum berjalan, dugaan percakapan telepon menimbulkan kecurigaan di mata publik. Aroma indikasi politik rente menyeruak, terlebih lagi dengan adanya dugaan keterlibatan kerabat. Dugaan konflik kepentingan pada lingkar dalam kekuasaan menjadi pertanyaan publik," kata Firdaus.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved