Nasional

KPI Larang Tayangkan Sinetron yang Dibintangi Calon Kepala Daerah

Larangan tersebut dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) dalam surat edarannya Nomor 68 Tahun 2018.

KPI Larang Tayangkan Sinetron yang Dibintangi Calon Kepala Daerah
Kompas

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Seluruh calon kepala daerah yang maju pilkada 2018 dilarang melakukan kampanye melalui seni drama, sinetron, maupun seni peran lainnya di layar televisi.

Larangan tersebut dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) dalam surat edarannya Nomor 68 Tahun 2018.

Surat edaran tersebut memberi kewenangan kepada KPI untuk mengeluarkan peringatan kepada lembaga penyiaran manapun yang menayangkan drama, sinetron maupun seni peran yang dibintangi calon kepala daerah dengan tujuan atau dikhawatirkan untuk disalahgunakan sebagai media kampanye.

"Kita akan berikan peringatan satu, peringatan kedua, kepada lembaga penyiaran yang melanggar SE itu. Aturannya tegas, dalam 1x24 jam mereka harus mencabut program tayangan yang melanggar," ujar Komisioner Gugus Pilkada, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nuning Rodiah dalam pernyataannya, Rabu(2/5/2018) di Jakarta.

Baca: Pulang dengan Kepala Tegak, Nabila Bangga Perjuangannya hingga Tangga Kelima Liga Dangdut Indonesia

Baca: Jokowi Sebut Racun Kalajengking Berharga Rp 145 Miliar Perliter, Ternyata Ini 4 Keistimewaannya

Nuning juga menjelaskan, biasanya sanksi diberikan secara bertahap melalui teguran tertulis.

Bila tidak ditaati maka sesuai aturan yang berlaku KPI bisa melakukan pengehentian sementara program televisi yang bersangkutan, pembatasan durasi acara, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diperpanjang izin penyelenggaraan penyiaran, hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Nuning mengungkapkan lembaga penyiaran harus berkontribusi terhadap jalannya proses pilkada yang aman.

Ketika disinggung soal adanya sinetron yang dibintangi salah satu calon kepala daerah yang akan tayang di bulan Ramadan nanti, Nuning menegaskan KPI akan memantau seluruh lembaga penyiaran baik selama kampanye, masa tenang, hingga hari H pencoblosan agar berlangsung aman, tertib dan proporsional atau seimbang.

Halaman
12
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved