Opini

Rekonstruksi Harmonisasi Gubernur-DPRA

MENARIK pernyataan Ketua Fraksi Gerindra-PKS, Abdurrahman Ahmad di DPRA, bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018

Rekonstruksi Harmonisasi Gubernur-DPRA
GUBERNUR Aceh, Irwandi Yusuf, berbincang dengan sejumlah bupati/wali kota usai pertemuan membahas rencana pelaksanaan dana Otsus kabupaten/kota 2018 oleh KPA dan ULP di Ruang Rapim P2K Setda Aceh 

Oleh Amrizal J. Prang

MENARIK pernyataan Ketua Fraksi Gerindra-PKS, Abdurrahman Ahmad di DPRA, bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 terancam tidak bisa digunakan untuk pembangunan Aceh. Alasannya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 tidak diatur dengan qanun melainkan dengan peraturan gubernur (pergub). Menurutnya, Pasal 183 ayat (5) UUPA menyebutkan, penggunaan dana otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Sehingga, khusus untuk dana otsus Aceh 2018 kalau digunakan dapat bermasalah secara hukum dan ilegal (Serambi, 18/4/2018).

Untuk mengatakan pernyataan anggota DPRA tersebut sesuai logika hukum atau tidak, perlu ditelaah landasan yuridis (yuridische gelding) pengaturan APBA dan dana otsus Aceh. Menurut UUPA eksistensi keduanya diatur dengan qanun yang berbeda. Sehingga, perlu adanya integrasi pemahaman secara komprehensif antara pihak eksekutif (gubernur) dan legislatif (DPRA) terhadap eksistensi qanun tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilihat landasan yuridis formal (formale juridische) dan yuridis materil (materiiel juridische) qanun-qanun tersebut. Secara yuridis formil, yaitu: 1) dasar kewenangan pembentukan (bevoegdheid/competentie) qanun; dan, 2) proses dan prosedur penetapan qanun. Sementara, secara yuridis materil, yaitu: 1) dasar keberadaan jenis peraturan perundang-undangan (materi muatan); dan, 2) isinya tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998:44-45).

Berdasarkan landasan yuridis formal tersebut kewenangan pembentukan qanun APBA, sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf d UUPA berbunyi: tugas dan wewenang gubernur menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama. Sementara, Pasal 235 ayat (5) dan ayat (6) UUPA, disebutkan sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA, Pemerintah (Menteri) mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA, yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan. Artinya, yang berwenang membentuk qanun APBA, yaitu gubernur dan DPRA, serta Pemerintah/Mendagri dalam konteks pengawasan (evaluasi). Sedangkan secara yuridis materil, jenisnya adalah qanun sementara isinya merujuk UUPA.

Landasan Pergub APBA
Namun demikian, secara asas hukum karena UUPA (lex specialis) tidak mengatur proses dan prosedur pembahasan Qanun APBA, maka berlaku juga aturan lain. Sebagaimana, Pasal 197 UUPA disebutkan: tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, perubahan, perhitungan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBA diatur dalam qanun berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, rujukan qanun APBA selain UUPA, juga UU No.23/2014 jo UU No.9/2015 tentang Pemda; PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No.12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No.13/2006 jo Permendagri No.59/2007 jo Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan, Permendagri No.33/2017 jo Permendagri No. 134/2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Dalam Pasal 313 UU No.23/2014; Pasal 46 PP No.58/2005; Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 107A Permendagri No.13/2006 dan perubahannya; serta, Permendagri No.33/2017 disebutkan, jika gubernur dan DPRA tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari kerja sejak disampaikan Raqan APBA kepada DPRA, maka gubernur menyusun Ranpergub APBA, paling tinggi sebesar angka APBA sebelumnya untuk disahkan Mendagri (Amrizal J. Prang, Jika APBA Dipergubkan, 13/3/2018).

Memang, sejatinya APBA diatur dengan qanun, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, secara yuridis formal jika pembahasan qanunnya terlambat, gubernur diberi wewenang untuk menyusun pergub APBA setelah disahkan oleh Mendagri. Sehingga, secara yuridis materil pula eksistensi pergub APBA, landasan hukumnya kuat dan dapat mengatur substansi (materil) anggaran pemerintahan Aceh, baik berkaitan dana otsus maupun anggaran lainnya. Di mana, dalam konteks dana otsus pengaturannya, juga merujuk Qanun Aceh No.2/2008 jo Qanun Aceh No.2/2013 jo Qanun Aceh No.10/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sabagai qanun perintah Pasal 183 ayat (5) UUPA.

Hubungan kemitraan
Oleh karenanya, keliru ketika ada pernyataan pergub APBA tidak boleh mengatur dana otsus dan juga patut disayangkan ketika DPRA menggugat (judicial review) pergub tersebut ke Mahkamah Agung. Apalagi, hubungan antara DPRA dan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan dalam konteks checks and balances (mengontrol dan mengimbangi) serta tidak saling membawahi.

Sebagaimana, Pasal 21 ayat (1) UUPA, disebutkan, penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan berupa Qanun. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Aceh dan DPRA adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan Aceh untuk melaksanakan otonomi daerah dan otonomi khusus sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehingga, antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya inter-koneksi dan inter-dependen dan saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Memang dalam konteks hukum, gugat-menggugat bagi pencari keadilan (justiciabelen) dalam pengadilan merupakan hak konstitusional warga negara, selama memenuhi syarat dan legal standing. Namun, ironi yang melakukan gugatan bukan rakyat tetapi mitra kerja dalam pemerintahan yang sejatinya dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dalam pemerintahan. Apalagi, antara Gubernur dan DPRA sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, apapun kebijakan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok apalagi pribadi.

Oleh karenanya, melihat realitas pemerintahan dan hubungan antara Gubernur dan DPRA saat ini, ada kesan telah muncul sumbatan-sumbatan komunikasi antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Sayangnya, konsekuensi miskomunikasi dan disharmonisasi hubungan tersebut telah berdampak negatif kepada pembangunan dan rakyat Aceh. Untuk itu, menjadi pengalaman ke depan bagi eksekutif dan legislatif agar merekonstruksi hubungan kemitraannya secara harmonis melalui komunikasi dan fatsun politik yang kondusif demi kepentingan rakyat Aceh.

Masih banyak tanggung jawab DPRA dan Gubernur yang belum terselesaikan, terutama hubungannya dengan pemerintah pusat, baik dalam konteks kebijakan administratif, peraturan pelaksana UUPA dan pembangunan Aceh. Sehingga, keniscayaan kedua lembaga ini solid dalam menyelenggarakan pemerintahan Aceh dan didukung oleh segenap elemen rakyat. Jika tidak, dikhawatirkan Aceh akan seperti ungkapan Saidina Ali bin Abi Thaleb, Al-haqqu bilanizamin yarglibul bathilu binnizamin (kebenaran yang tidak terorganisir akan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang teroganisir). Wallahu a’lam.

* Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. E-mail: amrizal@unimal.ac.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved