Rekanan: Syarat Tender Ngawur

Sejumlah rekanan perusahaan konstruksi di Aceh Tamiang, mulai protes dengan sejumlah syarat pengajuan

Rekanan: Syarat Tender Ngawur

* Memberatkan, Tapi tak Substantif

KUALASIMPANG – Sejumlah rekanan perusahaan konstruksi di Aceh Tamiang, mulai protes dengan sejumlah syarat pengajuan dokumen tender yang ditetapkan kelompok kerja (Pokja) lelang proyek di Aceh Tamiang. Mereka menilai banyak syarat tersebut yang mengada-ngada alias ngawur, karena dinilai tidak sesuai dengan substansi pekerjaan itu sendiri. Akhirnya para rekanan malah menilai persyaratan ini hanya untuk mempersulit perusahaan lokal, untuk memuluskan perusahaan tertentu memenangkan proyek di Aceh Tamiang.

Salah satu pihak rekanan yang angkat bicara terkait persoalan ini, yakni PT Bahtera Karang Raya yang memprotes persyaratan tersebut. Site Manager PT Bahtera Karang Raya, Muhammad Ichsan Zakwan.

“Syarat ikut lelang proyek di Aceh Tamiang ini cukup memberatkan dan mengada-ngada, serta tidak pernah diberlakukan sebelumnya, bahkan untuk proyek berskala nasional seperti proyek Otsus dan lainnya,” kata M Ichsan kepada Serambi, Senin (7/5).

Ia mengungkapkan, itu antara lain, dokumen penawaran harus memasukkan 11 personel inti dan tenaga ahli/terampil perusahaan yang terdiri dari General Superintenden berijazah S1 Teknik Sipil dengan pengalaman tujuh tahun untuk tenaga ahli madya jalan. Selain itu, untuk Highway Engineer juga berijazah S1 Teknik Sipil dan wajib memiliki pengalaman tujuh tahun untuk tenaga ahli muda teknik jalan.

Untuk ahli K3 S1 Teknik Sipil juga wajib punya pengalaman tujuh tahun untuk tenaga ahli K3 konstruksi. Selanjutnya, pengawas lapangan dengan ijazah S1 Teknik Sipil wajib punya pengalaman lima tahun untuk tenaga teknik pengawas lapangan pengerjaan jalan.

Untuk tenaga mandor dengan ijazah S1 Teknik Sipil, wajib memiliki pengalaman kerja lima tahun, agar layak menjadi tenaga teknik mandor pekerjaan jalan.

Pelaksana lapangan dengan ijazah D3 Teknik Sipil juga wajib punya pengalaman kerja lima tahun dalam bidang tenaga teknik pekerja aspal jalan. Untuk juru gambar dengan ijazah SMK Sipil yagn didaftarkan sebagai tenaga teknik gambar/drafman, juga diharuskan punya pengalaman kerja lima tahun.

Untuk juru ukur berijazah SMK Sipil, juga wajib punya pengalaman kerja lima tahun untuk teknis juru ukur/teknisi survey pemetaan. Selain itu, untuk teknisi laboratorium aspal berijazah SMK Sipil, juga wajib punya pengalaman kerja lima tahun. Sedangkan untuk juru hitung kuantitas dengan ijazah S1 Teknik Sipil, juga wajib punya pengalaman lima tahun kerja. Sementara, untuk tenaga administrasi juga harus punya berijazah sarjana ekonomi akutansi dengan pengalaman lima tahun.

M Ichsan mempertanyakan, kenapa tenaga kerja yang didaftarkan jumlahnya harus mencapai 11 orang, dan didokumen lelang itu harus memiliki pengalaman kerja antara lima hingga tujuh tahun. Padahal, banyak dari mereka memiliki kemampuan tanpa harus menunggu waktu lima atau bahkan tujuh. Sementara substansi pengalaman kerja seharusnya dilihat dari proyek apa yang sudah pernah dikerjakan, dan sertifikat apa yang dimilikinya. Bukan dari melihat lamanya waktu ia bekerja.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved