Irwandi Siap Diinterpelasi

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan dirinya siap menghadapi interpelasi (hak meminta keterangan) oleh DPRA terhadap berbagai kebijakannya

Irwandi Siap Diinterpelasi
SERAMBI/HERIANTO
Suasana teken kontrak serentak proyek pergub apba 2018 tahap I di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (11/5). SERAMBI/HERIANTO 

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan dirinya siap menghadapi interpelasi (hak meminta keterangan) oleh DPRA terhadap berbagai kebijakannya yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

“Hak Interpelasi anggota DPRA itu kita hadapi saja. Namun begitu, siapa yang akan hadir dan menjawab permintaan keterangan atas kebijakan gubernur yang dinilai oleh anggota Dewan telah meresahkan masyarakat, kita lihat nanti kepentingannya apa,” kata Irwandi Yusuf menjawab wartawan usai penandatanganan kontrak proyek Pergub APBA 2018 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (11/5).

Menurut Irwandi, hak interpelasi itu merupakan hak anggota Dewan untuk meminta keterangan dari pemerintah atas kebijakan yang telah diambil pemerintah yang mereka nilai belum jelas atau ada hal lain yang ingin diketahui.

Irwandi menegaskan, pihaknya selaku pengambil keputusan tidak masalah dengan penggunaan hak itu oleh DPRA. Kalau memang dipanggil atau diundang anggota Dewan, pihaknya hadir. Namun, pada saat dipanggil atau diundang untuk dimintai keterangan, dan pada saat bersamaan dirinya sedang tidak di tempat, bisa diwakili oleh Wakil Gubernur, Sekda, para Asisten atau Staf Ahli Hukum yang dimiliki Pemerintah Aceh.

Mengenai informasi apa saja yang ingin diketahui oleh anggota Dewan, kata Irwandi, yang bisa dijawab akan dijawab sesuai aturan, sedangkan yang tidak bisa dijawab, mohon maaf.

“Jadi, tidak ada hal yang perlu terlalu dikawatirkan atau ditakutkan untuk menjawab hal-hal yang ingin ditanya anggota DPRA dalam penggunaan hak interpelasinya nanti,” tandas Irwandi.

Misalnya, katanya lagi, terkait tahapan Pergub APBA 2018 yang sudah mendapat persetujuan Mendagri sudah memberikan hasil. Dalam waktu 46 hari, sudah bisa melakukan teken kontrak awal bulan ini sebanyak 624 paket proyek kepada kontraktor dengan nilai Rp 727,9 miliar yang tersebar di 36 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Tanda tangan kontrak proyek APBA 2018 secara serentak tahap I yang berlangsung Jumat (11/5), menurutnya lebih cepat dari pelaksanaan kontrak APBA sebelumnya.

Selanjutnya, mengenai dokumen Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018 juga sudah selesai pencetakannya dan sudah diserahkan sebanyak 108 eksemplar ke DPRA untuk dijadikan bahan pengawasan. “Kita berharap dalam menjalankan tugasnya (DPRA) dilakukan sesuai prosedur,” kata Gubernur Aceh.

Cambuk dan medsos
Terkait Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemindahan eksekusi hukum cambuk dari ruang terbuka seperti di depan masjid ke ruang terbatas di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Irwandi dilakukan setelah Pemerintah Aceh berkonsultasi kepada sejumlah ulama dan pakar hukum Islam.

Menurut kajian tim Pemerintah Aceh bersama para ulama dan pakar hukum Islam, bisa dilakukan (di ruang terbatas) yang tidak boleh adalah menghapus hukum cambuknya.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved