Komisi I: Kita Memang Akan Gugat ke PN/PTUN

SEMENTARA itu, Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya

Komisi I: Kita Memang  Akan Gugat ke PN/PTUN
ist
Ketua Fraksi PA yang juga Juru Bicara Lintas Fraksi di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. 

SEMENTARA itu, Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya memang tidak hanya akan menggugat Bawaslu RI ke DKPP, tetapi juga menggugat melalui lembaga peradilan lain, baik PTUN atau pun PN.

“Tim dan kuasa hukum kami akan melakukan telaahan lebih lanjut untuk semua jenjang tingkatan gugatan itu,” kata Iskandar kepada Serambi, Jumat (11/5) tadi malam.

Dalam persidangan nanti, menurut Iskandar yang jugaKetua Fraksi PA ini, juga akan mengemuka tim pansel sebagai pihak terkait tergugat. Sebab mereka bekerja atas surat keputusan yang dikeluarkan Bawaslu RI.

Lebih lanjut Iskandar memaparkan, pembatalan pasal 557 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 membuat pasal 551 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 semakin memperkuat keberadaan KIP dan Panwaslih sekaligus pengaturannya tunduk pada UUPA, mulai dari rekrutment sampai pelantikan.

“Karena niat UU Pemilu untuk melepas dualisme Panwaslih dan Bawaslu, sehingga pengawas, baik pemilu maupun Pilkada adalah Panwaslih UUPA. Jadi bukan Panwaslih bentukan Bawaslu untuk awas Pemilu sementara Panwaslih bentukan DPRA untuk mengawasi Pilkada, itu pemahaman yang keliru,” jelasnya.

Iskandar mengaku, usulan gugatan terhadap Bawaslu ini telah disetujui DPRA dalam sidang paripurna, Rabu (9/5) malam, yang dipimpin Ketua DPRA Muharuddin dan Wakil Ketua Irwan Djohan. “Saya selaku Juru Bicara Komisi I menyampaikan usulan itu saat sidang paripurna kemarin, dan disepakati oleh seluruh anggota DPRA yang hadir,” sebut Iskandar.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved