Tenaga Kontrak Tagih Honor

Ribuan tenaga kontrak dan bakti murni dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara

Tenaga Kontrak Tagih Honor

* Tertunggak Sejak Akhir 2017

LHOKSUKON - Ribuan tenaga kontrak dan bakti murni dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menagih honor mereka yang sudah tertunggak dari akhir 2017 sampai Mei 2018. Mereka berharap, pemkab segera membayar jerih payah para honorer agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan meugang dan puasa.

Informasi yang diperoleh Serambi, kinerja tenaga kontrak dan bakti murni di Pemkab Aceh Utara mulai menurun sejak akhir 2017. Hal ini ditengarai karena mereka tidak lagi menerima honor dengan durasi bulan bervariasi. Sebagian tenaga kontrak dan bakti ada yang tak lagi menerima jerih payahnya mulai September 2017. Namun, ada sebagian lagi yang honornya tertunggak sejak November 2017 sampai Mei 2018. Eksesnya, banyak tenaga kontrak maupun bakti sudah mulai jarang hadir ke kantor.

“Meski tenaga mereka kami butuhkan, tapi kami tak berani meminta mereka hadir ke kantor karena mereka mengeluh gajinya belum dibayarkan. Kami juga memakluminya sebab mereka juga memiliki keluarga dan anak. Eksesnya, pekerjaan kecil yang biasanya ditangani tenaga kontrak, juga harus kami kerjakan sendiri,” keluh seorang PNS eselon IV Pemkab Aceh Utara kepada Serambi, kemarin.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Mutaleb kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, dalam dua hari terakhir, banyak tenaga kontrak dan bakti yang menghubungi dirinya menyampaikan persoalan tersebut. Mereka berharap agar honor itu dapat dibayarkan sebelum meugang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Karena itu, kita minta kepada Pemkab Aceh Utara untuk segera mencairkan honor tenaga kontrak dan bakti murni ini, sehingga mereka bisa memanfaatkan haknya tersebut untuk menyambut meugang dan puasa. Sebab, meugang di Aceh termasuk sakral untuk menyambut bulan suci Ramadhan dengan suka cita. Jadi, kita harapkan mereka dapat menikmatinya dengan honor yang sudah lama ditunggu,” ujar Abdul Muthaleb.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara menyebutkan, jumlah tenaga kontrak dan bakti murni tahun 2017 mencapai 4.195 orang. Rinciannya, sebut dia, tenaga kontrak sebanyak 2.228 orang dan bakti murni 1.967 orang. “Sedangkan, untuk tahun 2018, masih dalam proses pembuatan SK, jadi belum bisa kita sebutkan jumlahnya,” pungkas Syafruddin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, M Nasir kepada Serambi, kemarin, menjelaskan, sebagian besar tenaga kontrak dan bakti murni yang belum dibayar honornya karena memang belum diajukan berkas pengamprahan oleh SKPK atau instansi tempat mereka bekerja. Soalnya, bagi SKPK yang sudah mengajukan berkas pengamprahan, ulas dia, sudah diproses oleh BPKD sehingga honornya pun sudah dicairkan.

“Kalau tidak ada berkas yang diajukan kepada kepada kami, maka kami tidak bisa mencairkan gaji mereka. Jadi, persoalannya bukan pada keuangan tapi pada masing-masing SKPK itu sendiri. Padahal, proses pencairannya tidak lama, paling dua hari sudah selesai jika sudah diajukan,” tukas M Nasir.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved