Opini

Menyoal Rilis Mubalig

RILIS Kementerian Agama (Kemenag) terhadap 200 Mubalig yang bisa dijadikan rujukan selama Ramadhan

Menyoal Rilis Mubalig

Oleh Suhardi Behrouz

RILIS Kementerian Agama (Kemenag) terhadap 200 Mubalig yang bisa dijadikan rujukan selama Ramadhan menuai polemik publik. Bagi yang pro melihatnya sebagai kebijakan yang positif dari Kemenag untuk memberikan panduan bagi umat, guna mendapatkan penceramah yang tepat dalam menimba ilmu keagamaan. Namun bagi yang kontra, ini merupakan langkah kontroversial, dan sarat kepentingan politik serta berpotensi memecah belah umat.

Kemenag dalam kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin (LHS) dilihat tidak hanya sekali ini saja melahirkan kebijakan dan pernyataan yang mengundang kontroversial. Sebut saja, penggunaan langgam Jawa dalam membaca Alquran, memfasilitasi kegiatan Syiah di Kantor Kemenag, umat Islam yang berpuasa harus menghormati warga yang tidak puasa, dan juga wacana sertifikasi khatib.

Dan, kini mengeluarkan rilis mubalig. Apa sesungguhnya yang diinginkan LHS dan Kemenag dalam menerbitkan rilis mubali? Benarkah hanya sebagai panduan atas banyaknya permintaan masyarakat terkait kualifikasi mubalig? Dan, sejauhmana kriteria mubalig yang layak menurut Kemenag? Atau, jangan-jangan ada pesanan dari pihak tertentu yang menginginkan mubalig tidak bersuara lantang?

Sangat sensitif
Sebagai sebuah institusi pemerintah dalam bidang agama, sejatinya Kemenag memiliki ranah untuk menjaga dan mengawal hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Akan tetapi, merilis 200 mubalig dalam suasana kebangsaan yang sangat sensitif seperti sekarang, ditambah lagi dengan tidak menyertakan mubalig-mubalig yang popular dan dipandang memiliki dasar Ilmu Agama yang kuat, seperti Ustaz Abdul Somad (UAS), Ustaz Adi Hidayat, dll semakin menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan di masyarakat.

Kendati Kemenag menyatakan akan ada rilis berikutnya, namun melempar rilis 200 mubalig tersebut secara prematur telah menimbulkan polemik dan berpotensi melahirkan keterbelahan di masyarakat. Apalagi kriteria yang dijadikan dasar oleh Kemenag, masih harus dipertanyakan. Kemenag menyebutnya ada tiga kriteria yang dijadikan landasan dalam merilis mubalig tersebut. Yakni, mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Apa sesungguhnya alat ukur kriteria tersebut? Mengukur seorang mubalig tentang ilmu agamanya memang sedikit mudah. Yakni dengan melihat latar belakang pendidikannya. Namun banyak juga mubalig yang pendidikan formalnya tidak melewati pendidikan agama, namun memiliki kemampuan untuk menyampaikan Ilmu Agama, karena mubalig tersebut belajar melalui jalur non formal.

Terkait reputasi dan komitmen kebangsaan, kriteria ini mengandung subjektivitas dan rawan disalahartikan. Apakah mubalig yang selalu mengkritik pemerintah dan menyampaikan kesadaran kepada umat agar memilih pimpinan yang satu agama dengan pemeluknya dikategorikan tidak memiliki komitmen kebangsaan? Atau, memang tidak sehaluan dengan pemerintah dicap tidak nasionalis?

Kalaulah ini yang dijadikan kriteria, sungguh sebuah penilaian yang absurd dan sarat kepentingan. Sudah saatnya Kemenag terutama LHS melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyejukkan dan tidak terkesan “mencari muka” pemerintah yang berkuasa. Apa yang Kemenag keluarkan sekarang malah membuat rakyat menaruh curiga kepada pemerintah. Bukankah lebih bijak Kemenag, kalaupun ada masyarakat yang meminta nama mubalig bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenag kabupeten/kota. Di beberapa daerah, bahkan pada bulan Ramadhan Kemenag menebarkan mubalig untuk menyampaikan tausiah Ramadhan dan ini disambut baik oleh masyarakat.

Apalagi Kemenag kabupaten/kota lebih mengetahui dengan jelas mubalig yang menyampaikan ceramah di daerahnya. Dan, biarkan masyarakat yang menyeleksi para mubalig dan lembaga tempat mubalig itu bernaung. Umat saat ini sudah cerdas dan tahu mana mubalig yang benar-benar paham agama dan mengajak untuk persatuan umat. Penulis yakin, mubalig yang tidak punya kedalaman Ilmu Agama, tidak memiliki reputasi yang baik dan komitmen kebangsaan hanya akan menjadi mubalig musiman yang akan hilang seiring bergantinya waktu.

Tarik kembali
Saat ini, umat dipenuhi dengan kecurigaan atas kebijakan Kemenag merilis nama mubalig. Oleh karena itu sudah selayaknya Kemenag menarik kembali rilis nama-nama tersebut. Bukankah nama-nama yang tercantum dalam rilis, ada yang ingin tidak dimasukkan. Ini mengindikasikan bahwa rilis tersebut akan membuat umat menjadi terbelah dan bisa saja nanti akan muncul ungkapan, “ini penceramah pemerintah dan ini penceramah non pemerintah”. Dan ini akan semakin membuat umat menjadi terbelah.

Kemenag harus berani bertindak dan tidak usah malu menarik rilis tersebut. Bukankah dalam agama, niat yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik dan melahirkan kebaikan di hati umat. Apa gunanya rilis tersebut yang diklaim sebagai respons atas permintaan umat, namun sejatinya malah melahirkan kegaduhan dan menimbulkan perpecahan. Saatnya umat dikelola dan diberikan pemahaman yang edukatif, bukan kebijakan yang subjektif yang berpotensi melahirkan multiinterpretatif. Wallahu a’lam.

* Suhardi Behrouz, alumnus Pascasarjana UKM Malaysia. Email: hardibehrouz@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved