Polemik KIP Aceh

BREAKING NEWS - KPU Pusat Ambil Alih Semua Tugas dan Wewenang KIP Aceh

KPU akan langsung memgambil alih seluruh tugas dan wewenang KIP Aceh dalam menjalankan tahapan pemilu, sampai ada jalan keluarnya.

BREAKING NEWS - KPU Pusat Ambil Alih Semua Tugas dan Wewenang KIP Aceh
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Komisoner KPU, Ilham Saputra. 

"Mulai esok saya tugas ke Aceh," katanya.

Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh, anggota KIP Aceh dilantik oleh Gubernur Aceh.

Berbeda dengan anggota KPU provinsi lainnya, pelantikan dilakukan oleh KPU RI.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan akan mengkaji dulu soal pelantikan komisoner KIP Aceh periode 2018-2023, karena terkait Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan perpanjangan masa tugas bagi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota jika masih dalam tahapan pemilu.

Tapi Ketua DPR Aceh, Muharuddin, mengatakan tidak ada alasan bagi gubernur tidak melantik KIP Aceh yang beru, karena seluruh prosesnya sudah dijalani. "Soal qanun, itu ada undang-undang di atasnya, dan qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.

(Baca: Kalah di Pemilu, Rumah Mantan PM Malaysia Najib Razak Digeledah, Puluhan Koper Uang Tunai Disita)

(Baca: Najib Razak Dicekal Usai Kalah di Pemilu Malaysia, Mahathir: Kami Ingin Mengembalikan Aturan Hukum)

(Baca: Pemilu Malaysia - Mahathir Mohamad Cetak Kemenangan Bersejarah, Ini Fakta-faktanya)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan masa kerja KIP atau KPU hanya lima tahun.

"Artinya, secara keududukan, undang-undang ini lebih tinggi dari qanun. Dalam hal ini tentu yang harus kita dahulukan undang-undang di atasnya, qanun tidak boleh menabrak UU di atasnya, qanun itu produk tahun 2016 akan tetapi UU Nomor 7 itu Tahun 2017," kata Muharuddin.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved