KIP Diambil Alih atau Dilantik KPU?

JIKA hari ini, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak melantik tujuh komisioner KIP Aceh periode 2018-2023

KIP Diambil Alih atau Dilantik KPU?
IST
Azhari Cagee 

JIKA hari ini, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak melantik tujuh komisioner KIP Aceh periode 2018-2023, berarti secara otomatis KIP Aceh masih dijabat oleh komisioner lama, yaitu Ridwan Hadi Cs. Namun, dipastikan jabatan mereka hanya satu hari lagi hingga Kamis (25/5) besok, sesuai dengan masa tugas mereka sejak dilantika pada 25 Mei 2013 silam.

Karena bisa dipastikan DPRA sepertinya tak sudi memperpanjang SK para komisioner lama. Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee yang ditanyai kembali oleh Serambi tadi malam, menegaskan, pihaknya tidak mengenal yang namanya perpanjangan SK bagi komisioner KIP Aceh. “Kita tidak kenal perpanjangan SK KIP Aceh,” katanya.

Saat ini tidak ada yang namanya perpanjangan SK, kata Azhari Cagee, karena KPU RI sudah mengeluarkan SK untuk tujuh komisioner KIP Aceh yang baru, hasil rekrutmen DPRA beberapa waktu lalu. “Dalam SK baru kan disebutkan, dengan keluarnya SK itu, mencabut SK yang lama. Maka jika Gubernur Aceh tak mau melantik, berarti telah melanggar UUPA dan ini kita kembalikan ke KPU nantinya,” ujar Azhari Cagee.

Nah, tentu ini jadi hal menarik, lantas siapa yang akan menakhodai KIP Aceh setelah tanggal 25 Mei besok, apalagi saat ini sedang dalam tahapan Pemilu Legislatif. Apakah akan ada kekosongan jabatan karena Komisioner KIP Aceh yang baru direkrut DPRA sendiri tidak dilantik Gubernur Aceh, lantaran berbenturan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang membolehkan perpanjangan masa tugas komisioner lama jika masih dalam tahapan pemilu.

Untuk komisioner lama pun, tak bisa diperpanjang masa jabatannya karena sudah keluarnya SK komisioner yang baru seperti dikatakan Azhari Cagee. Muncul tanda tanya, apakah KIP Aceh nanti akan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau jangan-jangan, KIP Aceh akan dilantik oleh KPU RI di Jakarta seperti KPU provinsi lainnya di Indonesia? Mengingat, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum pada paragraf 4 tentang sumpah/janji dalam Pasal 35 ayat 2 disebutkan, pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.

Tapi, jika merujuk pada Pasal 56 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 pada ayat 4 disebutkan, anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Gubernur Aceh. Namun dua regulasi di atas sepertinya tidak jelas dalam pelaksanaannya karena mencuatnya polemik pelantikan KIP Aceh disebabkan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tersebut. Apakah KIP Aceh akan diambil alih atau akan dilantik oleh KPU RI? kita tunggu saja. (subur dani)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved