Salam

Meminimalisir Perokok Harus Secara Tegas

Pemko Banda Aceh segera mengoptimalkan penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Meminimalisir Perokok Harus Secara Tegas
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

Pemko Banda Aceh segera mengoptimalkan penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan memberi sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada perokok di area publik. Siapa pun yang merokok di KTR Banda Aceh akan didenda Rp 200 ribu atau dikurung selama tiga hari.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Banda Aceh, Dokter Warqah Helmi, mengatakan, “Tak hanya warga yang merokok, penjual dan produsen rokok juga akan mendapat sanksi jika melanggar ketentuan itu.”

Hukuman dari qanun tersebut adalah penjual rokok di area KTR bisa didenda Rp 500 ribu atau lima hari kurungan. Sedangkan bagi produsen yang kedapatan menjual di area KTR akan didenda Rp 5 juta atau 10 hari kurungan. “Denda paling besar akan dikenakan bagi badan usaha yang melakukan promosi rokok di area KTR yaitu bisa mencapai Rp 10 juta atau 14 hari kurungan,” ujar Warqah.

Sebelum sanksi itu diberlakukan, Pemerintah Kota Banda Aceh lebih dulu menyosialisasikan kepada warga tentang manasaja yang termasuk KTR serta sanksi-sanksi akan diterima oleh pelanggar qanun itu.

KTR yang ditentukan dalam Qanun Nomor 5 tahun 2016 yaitu kantor pemerintah dan swasta, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan informal, dan arena permainan anak, tempat ibadah, halte, sarana olahraga tertutup, angkutan umum, tempat pengisian bahan bakar, dan ruang publik lainnya.

Bagi masyarakat yang tidak merokok, rencanma itu merupakan kabar gembira yang sudah lama ditunggu. Sedangkan bagi perokok tentu sebaliknya, yaitu kabar buruk. Namun, yang harus diakui bahwa keberadaan asap rokok di ruang-ruang publik memang sangat mengganggu. Selain mengganggu dari segi kesehatan, tapi juga mengotori lingkungan.

Jadi, usaha mengusir asap rokok dari ruang publik memang harus dilakukan secara serius dan tegas. Serius yang kita maksud adalah dilakukan secara kontinyu di semua KTR. Dan, sanksi tegas harus diberikan kepada siapa pun yang melanggar ketentuan di dalam KTR.

Pendek kata, usaha “mempersempit” ruang gerak para perokok harus terus dilakukan sehingga pada waktunya takkan ada lagi orang-orang yang mengepul asap di ruang publik, termasuk dalam kendaraan penumpang umum.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved