Bener Meriah Zalimi Honorer

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dinilai telah menzalimi masyarakat dengan memberhentikan ribuan tenaga

Bener Meriah Zalimi Honorer
DOK SERAMBINEWS.COM
Tenaga honorer menuntut diangkat menjadi PNS. 

* Gayo Merdeka Tantang Bupati

REDELONG - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dinilai telah menzalimi masyarakat dengan memberhentikan ribuan tenaga honorer dengan asa rasionalisasi. Aktivis Gayo Merdeka menantang Bupati Bener Meriah, Ahmadi untuk mempublikasikan hasil rasionalisasi honorer, khusus honorer fiktif ke ranah hukum.

Aktivis Gayo Merdeka dalam siaran persnya, Sabtu (26/5) menjelaskan keputusan Bupati Bener Meriah, Ahmadi untuk merasionalisasi ribuan tenaga honorer merupakan penzaliman terhadap rakyatya sendiri. Muhammaddinsyah, menegaskan kebijakan rasionalisasi bukan pro-rakyat dan cenderung dalam praktek penerimaan tenaga kontrak berdasarkan SK Bupati Nomor Peg,800/597/2017.

Dia mengatakan banyak ditemukan kezaliman pada tahap proses seleksi, dimana bagian rasionalisasi yang digadang-gadangkan oleh Pemkab Bener Meriah, sebagai bentuk memanusiakan manusia. “Pemecatan ribuan honorer secara sepihak dengan alasan menyelamatkan masyarakat, nyatanya menzalimi masyarakat,” katanya.

Muhammadinsyah menjelaskan berdasarkan keputusan penerimaan tenaga kontrak yang bagian dari rasionalisasi ternyata pelaksanaanya tidak berprikeadilan dan terindikasi ada permainan. Dia menegaskan Bupati Bener Meriah diangap telah mengingkari komitmennya sendiri ketika beraudiensi dengan massa honorer yang menggelar aksi demo di DPRK Bener Meriah.

“Saat menerima massa, Bupati Bener Meriah Ahmadi SE, menjanjikan beberapa hal kepada tenaga honorer yang hadir,” katanya. Di antaranya, menjamin tidak akan ada kecurangan apapun dalam proses tes, memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga akan mengungkap honorer fiktif yang ada di lingkungan Kedinasan Bener Meriah, kemudian akan mempercepat seluruh tahapan seleksi.

Tetapi, katanya, dari beberapa komitmen tersebut disinyalir tidak ada satupun yang berbanding lurus dengan fakta di lapangan. “Berdasarkan penelusuran kami, ditemukan banyak kezaliman yang terjadi dalam proses seleksi ini, seperti seleksi tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Ronga-Ronga,” ungkapnya.

Disebutkan, tenaga kebidanan sesuai formasi hanya dibutuhkan 6 orang dengan kriteria nilai tertinggi. Tetapi ketika nota tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah dikeluarkan untuk tenaga non-PNS Puskesmas, ternyata yang diterima sebagai tenaga bidan di Puskesmas tersebut sebanyak 13 orang, tambahnya.

Aktvis Gayo Merdeka itu menambahkan dari 13 tenaga bidan itu, hanya 6 orang lulus sesuai dengan aturan tes yang diberlakukan dalam seleksi. Sedangkan 7 nama lainya, yakni 3 orang merupakan tenaga honorer yang telah dinyatakan tidak lulus sebelumnya dan 4 orang lagi diketahui bukan tenaga bidan yang pernah honor di Puskesmas tersebut.

“Dari data yang saat ini kami miliki, tujuh bidan sisipan ini ada yang memiliki nilai tes lebih rendah dari pada tenaga bidan lain yang tidak lulus dan fakta di Puskesmas Ronga-Ronga ini menjadi bukti kuat bahwa proses seleksi honorer di Bener Meriah jauh dari kata professional, namun penuh permainan,” katanya.

Disebutkan, pihaknya sangat yakin jika dilakukan penelusuran lebih jauh, masih banyak kasus yang sama, apalagi sudah ada data yang dihimpun. Dia mengungkapkan penelusuran honorer fiktif yang akan dilakukan oleh pemkab sesuai dengan komitmen bupati di hadapan massa aksi demo Honorer beberapa bulan lalu, masih belum ada tindak lanjut.

Dia menerangkan ketidakjelasan mengungkap data honorer fiktif, disinyalir sebuah sandiwara sebagai bagian menenangkan pegawai honorer. “Jika benar Bupati Bener Meriah memiliki data honorer fiktif, kami tantang beliau untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dan mempidanakan pelakunya, karena hal ini jelas kriminal dan merugikan masyarakat Bener Meriah,” terang Muhammadinsyah.

Disebutkan, kebijakan rasionalisasi untuk merumahkan seluruh honorer, merupakan kebijakan premature dan arogan. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan dinilai sebagai bentuk penzaliman bagi masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami meminta Bupati Bener Meriah untuk tidak zalim dan seharusnya mengembalikan hak seluruh tenaga honorer dengan mengangkat kembali mereka seperti semula,” tutupnya.(c51)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved