Gubernur Berpotensi Langgar UUPA

Keputusan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang menunda melantik komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Gubernur Berpotensi Langgar UUPA
RIZKIKA L DARWIN, Pengamat

* Terkait Penundaan Pelantikan KIP Aceh

BANDA ACEH - Keputusan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang menunda melantik komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang baru berpotensi melanggar perintah Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Terutama jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terhadap komisioner KIP yang baru tersebut.

“Kalau kita baca berita, KPU mengaku sudah menerbitkan SK terhadap komisioner KIP yang baru. Apabila itu benar, maka tidak ada alasan gubernur menunda pelantikan,” kata analis politik FISIP UIN Ar Raniry, Rizkika L Darwin, kepada Serambi, Minggu (27/5).

Tugas gubernur sebagaimana diatur dalam UUPA adalah meresmikan atau melantik. Sedangkan pemilihan anggota KIP Aceh dilakukan oleh DPRA yang kemudian ditetapkan oleh KPU. “Sangat jelas disebutkan bahwa tugas gubernur hanya melantik, bukan dalam kapasitas menafsirkan,” ujarnya.

Perdebatan soal perlu tidaknya perpanjangan terhadap masa tugas komisioner yang lama, dia katakan, seharusnya juga sudah selesai begitu KPU menerbitkan SK terhadap komisioner yang baru. Apalagi KPU ternyata lebih memilih mengambil alih, ketimbang memperpanjang masa tugas komisioner yang lama.

Karena itu, keputusan gubernur yang menunda pelantikan, menurut Rizkika, berpotensi melanggar amanat UUPA. Menurut dia, tidak mungkin pelantikan yang diatur oleh UU ditunda karena adanya salah satu pasal dalam qanun/perda yang bertentangan dengan pelantikan tersebut.

“Keputusan gubernur menunda pelantikan, padahal SK penetapan telah keluar dari KPU, itu tidak tepat. berpotensi melanggar undang-undang,” ucap Rizkika.

Dia juga menilai bahwa langkah KPU yang mengambil alih KIP Aceh sudah tepat. KPU harus mengambil peran agar proses Pemilu secara keseluruhan tidak terhenti, karena diatur dalam UU No 7 tahun 2017. “Walaupun Aceh adalah wilayah dengan pemerintahan sendiri, tetapi posisi KIP Aceh adalah tetap di bawah hirarki KPU Pusat,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPU mengambil alih KIP Aceh untuk menghindari kekosongan, menyusul berakhirnya masa jabatan komisioner yang lama dan belum dilantiknya komisioner KIP yang baru.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan, KPU telah mengeluarkan SK terhadap komisioner KIP Aceh yang baru. Tapi SK itu baru berlaku setelah pelantikan. “Kalau tidak ada pelantikan, maka KIP Aceh kosong, sebab SK komisoner lama sudah dicabut,” ujarnya, Kamis (24/5).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved