Siang Ini, MAKI Laporkan Perpres Gaji BPIP ke Ombudsman, Segini Rincian Gaji Setelah Dirapel

gaji semestinya hanya diberikan pemerintah kepada kepala, deputi dan sebagainya yang bersifat fungsional

Siang Ini, MAKI Laporkan Perpres Gaji BPIP ke Ombudsman, Segini Rincian Gaji Setelah Dirapel
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra) 

SERAMBINEWS.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi ( MAKI) Boyamin Saiman, Rabu (30/5/2018) siang, akan melaporkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Ombudsman RI.

"Atas polemik gaji Dewan Pengarah BPIP karena dianggap terlalu besar, maka MAKI akan mengadukan dugaan malaadministrasi dan cacat prosedur atas terbitnya Perpres 42 Tahun 2018 tentak Hak Keuangan BPIP," ujar Boyamin kepada Kompas.com, Rabu pagi.

Laporan akan dilayangkan ke Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, oleh Boyamin seorang diri sekitar pukul 11.00 WIB.

MAKI berharap Ombudsman RI mampu memberikan koreksi atas Perpres tersebut sehingga polemik gaji Dewan Pengarah BPIP bisa segera diatasi.

Baca: Aneh, Kenapa Gaji Megawati Lebih Tinggi Dari Yudi Latif yang Tugasnya Lebih Berat di BPIP? 

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.(Istimewa)
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.(Istimewa) ()

Selain itu, Boyamin juga akan tetap memohon judicial review Perpres tersebut ke Mahkamah Agung, Kamis besok.

Boyamin menjelaskan, dalam konteks BPIP, gaji semestinya hanya diberikan pemerintah kepada kepala, deputi dan sebagainya yang bersifat fungsional.

Sementara, untuk jabatan dewan pengarah, penasehat atau apapun namanya yang sesuai fungsinya bersifat sukarelawan, hak keuangan yang diberikan kepadanya seharusnya bersifat kondisional.

"Misalnya hanya akomodasi saat berkegiatan, transportasi, uang penginapan atau uang rapat saja," ujar Boyamin.

Dalam permohonan judicial reviewnya ke MA, nanti, ia akan mendasarkan pada tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca: Digaji Ratusan Juta Rupiah, Apa Tugas Megawati cs di BPIP

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Halaman
1234
Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved