Dua Anggota DPRA Bantah Potong Dana Pendidikan

Dua dari sembilan anggota DPRA yang disebut-sebut memotong atau menyelewengkan bantuan dana pendidikan

Dua Anggota DPRA Bantah Potong Dana Pendidikan
ASRIZAL H ASNAWI

BANDA ACEH - Dua dari sembilan anggota DPRA yang disebut-sebut memotong atau menyelewengkan bantuan dana pendidikan tahun 2017 untuk mahasiswa S1, S2, dan S3, membantah keras tuduhan itu.

“Saya saja baru tahu ada keluar uang mereka (mahasiswa) setelah kasus ini mencuat. Tidak ada pemotongan sama sekali,” kata anggota DPR Aceh dari PPP, Muhibussabri SAg kepada Serambi, Selasa (19/6) menanggapi berita berjudul `Bantuan Pendidikan Diselewengkan’.

Seperti diberitakan, sebanyak 24 anggota DPRA mengalokasikan dana aspirasinya untuk bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Tapi di dalam dokumen hasil Pemeriksaan Bantuan Pendidikan Pemerintah Aceh Tahun 2017 yang disampaikan Inspektorat Aceh kepada Gubernur Aceh pada 13 April 2018 disebutkan ada sembilan nama anggota DPRA yang diduga melakukan pemotongan atau penyelewengan bantuan pendidikan tersebut.

Ke-9 nama tersebut adalah Iskandar Usman Alfarlaki (Partai Aceh), M Saleh (Partai Golkar), Dedi Safrizal (Partai Nanggroe Aceh), Rusli (Partai Aceh), Ir HT Hasdarsyah (Partai Demokrat), Muhibussabri SAg (Partai Persatuan Pembangunan), Jamidin Hamdani (Partai Demokrat), Yahdi Hasan (Partai Aceh), dan Aminuddin MKes (Partai Golkar).

Terhadap data tersebut, Muhibussabri mengaku keberatan. Kalaupun ada satu dua oknum anggota dewan yang melakukan praktik itu, seharusnya jangan disamaratakan, karena dirinya mengaku tidak pernah melakukannya.

Politisi PPP ini membenarkan pernah mengajukan enam nama calon penerima dana bantuan pendidikan yang berseumber dari dana aspirasinya ke dinas terkait untuk diproses. Tapi, dari hasil pemeriksaan syarat, hanya lima orang yang berhak menerima, sedangkan satunya lagi tidak memenuhi syarat. Nominalnya, Rp 20 juta/orang.

“Benar saya mengajukan enam orang, bukan 21 orang (dengan total anggaran yang diusulkan Rp 135 juta seperti yang dimuat dalam data Inspektorat Aceh yang bocor ke publik). Itu data yang salah, dari mana dia (Inspektorat Aceh) dapat data itu?” katanya mempertanyakan.

Muhibussabri mengaku akan mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang telah mencemarkan nama baiknya melalui kasus yang tidak pernah dilakukannya. “Kalau memenuhi syarat tentang pencemaran nama baik tentu saya akan ajukan kepada pihak berwenang untuk mengusutnya,” tandas Muhibussabri.

Anggota DPR Aceh dari Partai Golkar, M Saleh juga membantah tuduhan tersebut. “Tidak betul itu. Tudingan itu hanya tudingan politik. Sedangkan aspirasi saya hanya Rp 200 juta, yang dibuat di sana (dalam data Inspektorat Aceh) Rp 1,4 miliar. Kan tidak jelas,” katanya yang dihubungi Serambi, Selasa (19/6) malam.

Saleh menegaskan dirinya tidak pernah memotong dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Bahkan, katanya, koordinatornya telah diperiksa penyidik Polda Aceh dan tidak ditemukan adanya penyelewengan. Karena itu, Saleh merasa heran dengan data Inspektorat.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved