Breaking News:

Opini

Petaka Penegakan Hukum Lingkungan

ADA satu buku menarik yang ditulis guru sekaligus teman ilmiah saya, Dr Shidarta. Judulnya, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (2013)

kompas.com
Ilustrasi 

Dalam putusan yang inkrah, MA sudah menjatuhkan denda Rp 336 miliar kepada PT KA terkait pembakaran lahan dengan penggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan Putusan PN Meulaboh tersebut, eksekusi putusan MA ditunda (Serambi, 8/5/2018). Ketika eksekusi ditunda, lantas di mana esensi dan hakikat dari putusan MA tersebut?

Ada dua dampak dari putusan ini. Secara strategis dalam Ilmu Hukum, timbul pertanyaan mengenai bagaimana sebuah putusan yang sudah inkrah ternyata masih bisa didaur ulang. Terkait strategi penyelamatan lingkungan, putusan ini berdampak terhadap pemulihan lahan gambut di kawasan yang dipersengketakan.

Apa yang dipikirkan kaum postmodernis? Kadang-kadang timbangan keadilan di tangan pengadil, seperti Dewi Themis yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup. Ia bisa demikian berakrobat yang itu semua bisa berlawanan dengan apa yang selama ini diajarkan dalam kampus-kampus hukum.

Ada kasus lain yang juga menarik dan sama dengan isu pembakaran lahan. Tahun 2015, satu putusan PN Palembang menolak gugatan KLHK terhadap PT BMH --satu perusahaan yang digugat karena diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Hakim menolak gugatan dengan pertimbangan yang menggelikan. Satu pertimbangan hakim waktu itu adalah karena lahan yang terbakar masih dapat ditanami kembali.

Jalan petaka
Penalaran hukum yang diingatkan di awal tulisan ini, menjadi sangat penting dan ia menjadi satu pertaruhan terkait bagaimana hukum itu dijalankan. Mereka yang tidak membuka mata tetapi memainkan pedang dan timbangan tidak tentu arah, berimplikasi kepada banyak hal yang lain. Kerusakan lingkungan yang lebih masif, salah satunya.

Penegakan hukum yang tidak tuntas, dalam bidang apa pun, tetap akan menjadi petaka. Bukan hanya penegakan hukum lingkungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan petaka sebagai bencana dan kecelakaan. Penegakan hukum yang menjadi bagian penting dari tulisan ini, pada dasarnya sebagai konsep cara berhukum, atau bagaimana hukum itu dijalankan. Penegakan hukum bisa dilihat dalam konteks efektivitas maupun bekerjanya hukum.

Dengan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada setiap 5 Juni, sejatinya semua pihak harus berefleksi. Pedang dan timbangan yang dipegang Dewi Themis harus benar-benar untuk mewujudkan keadilan.

Sulaiman Tripa, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. E-mail: st_aceh@yahoo.co.id

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved